JAKARTA, REQnews - Sebanyak 61 perusahaan yang diduga mendapatkan izin ekspor benih lobster, akan dipanggil KPK sebagai saksi kasus yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Lembaga anti rasuah tersebut akan menggali informasi yang berupa data dari beberapa transaksi elektronik yang akan dikembangkan.
"Satu pemberi saja polanya seperti ini, dan dari rekening yang ada jumlahnya melebihi daripada satu pemberi. Tentunya kan ada pemberi-pemberi lain. Akan kita infokan pada hasil penyidikan berikutnya, apakah ada tersangka baru atau tidak," ujar Deputi Penindakan KPK, Karyoto, Kamis, 26 November 2020.
"Yang jelas nanti akan kita ambil keterangannya sebagai saksi diawal, untuk tersangka atau apa nanti kita lihat perannya masing-masing," kata dia.&nbsp;
Sebelumnya, media asing turut memberitakan tentang penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP),&nbsp;Edhy Prabowo&nbsp;oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno - Hatta, Rabu 25 November 2020 dini hari.
Reuters menulis laporan bertajuk "Indonesian fisheries minister arrested by anti-graft agency." Dalam pemberitaannya, Reuters membahas kebijakan Menteri Edhy Prabowo mencabut larangan ekspor benur yang ditetapkan oleh menteri pendahulunya Susi Pudjiastuti, serta kasus dugaan penyimpangan dalam pemberian izin untuk mengekspor benih lobster.
Media asal Malaysia, Free Malaysia Today, juga menurunkan berita dengan judul yang sama dengan Reuters.
Semntara Nikkei Asia mempublikasikan artikel berjudul "Indonesia fishries minister arrested on corruption charges." Dalam pemberitaannya, Nikkei Asia mengutip pernyataan Ketua KPK, Firli Bahuri, mengenai dugaan kasus yang membelit Menteri Edhy Prabowo. Nikkei Asia juga mengulas kembali bagaimana kebijakan Menteri Edhy Prabowo mencabut larangan ekspor benur memicu kontroversi setelah dia mulai menjabat pada Oktober 2019.
&nbsp;
&nbsp;

61 Perusahaan yang Dapat Izin Ekspor Benur Digarap KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi