Kasusnya Kadaluwarsa, 3 Anggota TNI LGBT Selamat dari Hukuman

Sabtu, 28 November 2020 – 02:12 WIB

gambar ilustrasi

gambar ilustrasi

JAKARTA, REQnews - Pengadilan Militer II-10 Semarang memutuskan dakwaan terhadap tiga anggota TNI pelaku LGBT telah kadaluwarsa. Oleh sebab itu, ketiganya lolos dari hukuman penjara dan pemecatan.

Tiga anggota TNI, yaitu Serka SGN, Serka AA, dan Serka ARB. Hubungan sesama jenis mereka sudah lama terjadi sehingga secara hukum telah kadaluwarsa.

Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang di website-nya, Jumat, 27 November 2020. Serka AA didakwa karena melakukan perbuatan LGBT pada 2009. Adapun Serka ADJ untuk perbuatan yang dilakukan pada 2011. Sedangkan Serka AGN untuk perbuatan LGBT pada 2009.

Mereka baru diadili pada 2020 atau lebih dari 9 tahun setelah perbuatannya. Ketiganya dituntut hukuman penjara dan pemecatan dari dinas militer. Namun, karena peristiwa sudah lama, majelis menyatakan dakwaan telah kedaluwarsa.

"Menyatakan penuntutan oditur militer atas diri Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima karena daluwarsa," kata majelis perkara Serka SGN, yaitu Letkol Sus Wahyupi SH MH, Mayor Chk Puryanto SH, dan Letkol Eddy Susanto SH.

Majelis menyatakan, sebagai sesama insan militer, majelis hakim juga sangat menyadari bahwa perbuatan LGBT merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan tidak boleh terjadi di lingkungan TNI.

Sehingga majelis hakim sangat sependapat dengan berbagai penekanan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan TNI yang pada intinya berisikan perintah bahwa LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit.

"Dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit berdasarkan ST Panglima Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jo Pasal 53 ayat (2) huruf h PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI," ujar majelis.

Yaitu di mana seorang prajurit TNI yang melakukan pelanggaran susila dengan sesama jenis yang sama (homoseksual/lesbian) tidak dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Sehingga untuk menjamin kepentingan militer dan wibawa TNI dalam mewujudkan tata kehidupan militer yang berbudi luhur, disiplin, profesional dan bertanggung jawab agar memproses hukum terhadap perbuatan LGBT yang dilakukan tersebut.

"Dan apabila dalam penyelesaian perkaranya dilakukan secara pidana dengan tetap memedomani ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ucap majelis.

"Oleh karena penuntutan perkara Terdakwa tidak dapat diterima karena sudah kedaluwarsa, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tuntutan oditur militer untuk selebihnya terhadap diri Terdakwa," cetus majelis.