JAKARTA, REQnews - PDIP menegaskan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terkait penangkapan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna. Ajay sendiri tercatat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Cimahi.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menegaskan, PDIP selalu konsisten memberikan sanksi kepada kader yang terlibat korupsi. Sementara kewenangan pemberian sanksi itu berada di tangan DPP PDIP.
"Kami menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. PDI Perjuangan selalu konsisten untuk memberikan sanksi kepada kader yang melakukan korupsi. Kewenangan itu ada di DPP Partai," ujarnya, Jumat, 27 November 2020. Menurut Ono, apabila Ajay Muhammad Priatna ditetapkan sebagai tersangka, maka dapat dikenakan sanksi pemecatan.
Seperti diketahui, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Penangkapan itu dilakukan pukul 10.30 WIB, Jumat, 27 November 2020.

Wali Kota Cimahi Kena OTT KPK, PDIP: Sanksi Bisa Dipecat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi