JAKARTA, REQnews- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) Ad Interim <a href="https://www.reqnews.com/search?q=luhut">Luhut Binsar Pandjaitan</a> meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berlebihan mengekspose persoalan korupsi izin&nbsp;ekspor benih lobster&nbsp;yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan non aktif <a href="https://www.reqnews.com/search?q=Edhy+Prabowo">Edhy Prabowo</a>.
Luhut juga mengingatkan KPK memeriksa sesuai ketentuan yang bagus saja, karena tidak semua orang buruk namun semua orang memiliki sisi baik.
"Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan nggak semua orang jelek, ada yang baik." kata Luhut di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat 27 November 2020.
Di waktu bersamaan, Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan di kantor KKP. Salah satu penyidik senior KPK, Novel Baswedan juga ikut menjadi tim penyidik.
Sejumlah aparat kepolisian berpakaian seragam turut mengawal penyidik yang akan melakukan penggeledahan.
Disisilain, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Gerindra sendiri menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Edhy. Ia meyakini KPK akan menangani kasus korupsi yang diduga dilakukan Edhy secara transparan, baik, cepat, dan akan membuat masyarakat mengetahui secara jelas duduk persoalannya.
Ahmad juga mengingatkan KPK untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah demi menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkan terhadap Edhy.
"Kami juga berharap agar asas hukum praduga tak bersalah tetap dihormati, tetap dijunjung tinggi," kata Muzani, kepada wartawan Jumat 27 November 2020.
Ahmad menambahkan, Edhy sudah mengajukan pengunduran diri dari Menteri Kelautan dan Perikanan serta Wakil Ketua Umum DPP Gerindra. Menurutnya, pengunduran diri di Partai Gerindra sedang diproses ke Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Kami DPP Gerindra telah menerima surat pengunduran diri Edhy dan sekarang ini surat tersebut sedang kami teruskan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra," ujar Ahmad.
Sebelumnya, KPK menetapkan Edhy dan enam orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi izin ekspor benih lobster atau benur. Edhy diduga menjadi salah satu pihak penyelenggara negara yang menerima uang terkait ekspor benur.
Tersangka tersebut meliputi staf khusus Edhy, staf khusus istrinya, dua orang dari pihak swasta dan dua orang yang masih buron.
KPK mengungkapkan total uang yang diterima oleh Edhy di dalam rekening penampung sebesar Rp9,8 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan penetapan izin ekspor benur.

Kasus Korupsi Edhy, Luhut: KPK Jangan Berlebihan Usut Kasusnya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi