JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna (AJM) dan Komisaris RS Umum Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY) sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan tersangka terkait dengan kasus suap perizinan proyek pembangunan Rumah Sakit. "KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 November 2020.
Ajay diduga meminta uang sebesar Rp3,2 miliar untuk memuluskan perizinan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda.
Nilai tersebut merupakan 10 persen dari rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan proyek dengan total mencapai Rp32 miliar. Pembangunan gedung baru rumah sakit tersebut dilakukan pada tahun 2019.
Firli juga menjelaskan bahwa Hutama Yonathan (HY) selaku pemilik RSU Kasih Bunda bertemu dengan Ajay Muhammad Priatna (AJM) selaku Wali Kota Cimahi di salah satu Restoran di Bandung. Pada pertemuan tersebut AJM diduga meminta sejumlah uang senilai Rp3,2 miliar.
Secara bertahap, Ajay sudah menerima uang sebanyak lima kali terhitung sejak tanggal 6 Mei 2020.&nbsp;"Pemberian terakhir pada tanggal 27 November 2020 sebesar Rp425 juta," ujarnya.
Penyerahan uang tersebut diduga dilakukan oleh dua orang kepercayaan dari masing-masing pihak, yaitu antara pemberi dan penerima suap.&nbsp;"Pemberian kepada AJM telah dilakukan sebanyak 5 kali di beberapa tempat hingga berjumlah sekitar Rp 1,661 miliar dari kesepakatan Rp 3,2 miliar," ujar Firli.
Belum sepenuhnya uang tersebut diterima oleh Ajay, KPK berhasil mengendus. Sehingga pada 27 November 2020, KPK berhasil menangkap dan mengamankan Ajay bersama dengan 10 orang lainnya.
Untuk menyembunyikan tindakan suap tersebut, pihak RSU Kasih Bunda juga sempat membuat biaya rincian dan kuitansi fiktif. Tindakan tersebut dilakukan seolah-olah uang tersebut digunakan sebagai pembayaran pekerja fisik bangunan.
Ajay sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara HY selaku pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selanjutnya, kedua tersangka saat ini ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 28 November 2020 hingga 17 Desember 2020.
&nbsp;

Minta Jatah Rp 3,2 Miliar, Wali Kota Cimahi Jadi Tersangka Suap

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi