JAKARTA, REQnews - Kurator sangat mudah terjerat kasus hukum. Jadi tidak mudah menjadi seorang kurator, membereskan harta pailit dalam kasus kepailitan. Disarankan agar kerja sesuai kode etik profesi dan peraturan terkait lainnya. Calon Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2019-2022, Brigitta Hadianto Imam Rahayoe mengatakan, harus ada standar yang bisa menilai kinerja kurator saat menjalankan profesinya. “Kita harus punya standar untuk menilai apakah hal yang dijalankan kurator sesuai nggak dengan kesepakatan. Kalau melenceng dari profesi, bisa dikenakan sanksi oleh dewan kehormatan,” beber Brigitta di Jakarta pada Sabtu (11/5/2019). Brigitta juga berpendapat seorang kurator yang diduga bekerja tidak sesuai kode etik seharusnya tidak langsung dilaporkan ke polisi tetapi dewan kehormatan terlebih dahulu. Dewan Kehormatan akan meneliti dan kalau salah dapat diberikan sanksi. “Misal melanggar profesi, pertama-tama nggak usah Polisi, tapi dilaporkan ke dewan kehormatan. Kalau dewan kehormatan menilai anggota telah bekerja sesuai kode etik dan standar profesi, di situ kita akan lakukan pembelaan,” ujarnya. Jumlah anggota AKPI saat ini hampir 1.000 orang. Anggta ini diharapkan dapat bekerja sesuai kode etik dan standar profesi sehingga dapat diakui pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pada Jumat (10/5/2019) di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, dilangsungkan deklarasi Pencalonan Brigitta dan Perry Cornelius P. Sitohang, masing-masing sebagai calon Ketua Umum AKPI dan Sekjen AKPI periode 2019 dan 2022. Hadir pula pada kesempatan itu pengacara dan kurator kepailitan Hotman Paris Hutapea.(*)

Kurator Kepailitan Juga Rentan Terjerat Kasus Hukum, Mengapa?

Berita Terkait

Berita Rekomendasi