Peringati Hari Antikorupsi, Sri Mulyani: Korupsi Saat Pandemi Tindakan Kejam

Rabu, 09 Desember 2020 – 15:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, REQnews - Peringati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lewat akun instagram pribadinya @smindrawati menegaskan, tidak ada toleransi bagi pihak yang melakukan tindakan korupsi termasuk terhadap penggunaan uang negara atau APBN dalam situasi pandemi COVID-19.

Sri Mulyani menuturkan, Hari Antikorupsi tahun ini dirayakan dalam situasi perjuangan mengatasi pandemi COVID-19 yang merupakan ancaman luar biasa bagi rakyat dan ekonomi.

APBN, tegas Sri, adalah instrumen utama dan strategis untuk menangani pandemi, membantu rakyat, serta melindungi dan memulihkan ekonomi.

Ia menegaskan, pengelolaan APBN untuk mengatasi dampak pandemi harus tetap dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan tidak boleh sampai ada tindakan korupsi.

Bahkan, dalam situasi krisis dan kedaruratan tetap dituntut bekerja cepat namun harus tetap cermat, hati-hati, teliti, dan tidak boleh korupsi. Menurut Sri, korupsi adalah tindakan kejam karena mengkhianati sumpah dan janji terhadap tugas sekaligus mencuri hak rakyat.

Sri Mulyani menyatakan, korupsi sangat merusak dan menodai nama baik organisasi, akhlak pribadi serta keluarga yang dicintai dan jadi kewajiban seluruh jajaran untuk mencegahnya.

“Tutup celah-celah yang menjadi penyebab korupsi,” tegasnya.

Ia menegaskan, korupsi dapat dicegah dengan memperbaiki peraturan dan proses bisnis, memanfaatkan teknologi, serta menciptakan suasana kerja yang transparan dan terbuka.

“Itu dapat saling menjaga dan mengawasi tingkah laku serta keputusan kita agar tetap sesuai sumpah jabatan kita semua,” katanya.

Seperti diketahui, pada akhir tahun ini, dua Menteri Jokowi-Ma'ruf Amin, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi, karena menerima suap untuk memperkaya diri sendiri dari pengusaha yang dapat proyek dan izin pemerintah.