JAKARTA, REQnews - Tak ada tempat lagi bagi organisasi masyarakat alias ormas yang ingin merusak kebhinekaan di tengah masyarakat. Penegasan itu disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sekaligus menyatakan akan menindak tegas ormas yang memposisikan dirinya di atas negara.
"Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara, apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana," kata Fadil di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 11 Desember 2020.
Eks Kapolda Jatim ini pun mengeluhkan adanya salah satu ormas yang kerap melontarkan ujaran kebencian hingga penghasutan di masyarakat selama bertahun-tahun. "Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Enggak ada gigi mundur, ini harus kami selesaikan," katanya.
Tindakan tegas yang dimaksud yakni segera memproses hukum ormas-ormas yang bertingkah sewenang-wenan. Itu dilakukan semata-mata untuk menciptakan kenyamanan di tengah masyarakat dan negara membutuhkan sebuah keteraturan sosial.
"Menangkap, memproses hukum kelompok atau siapapun maka itu karena negara ini butuh keteraturan sosial. Kita butuh ketertiban sosial. Tugas Kapolda untuk menjamin yang namanya ketertiban dan keteraturan sosial tersebut supaya masyarakat bukan hanya merasa aman tapi dia juga merasa nyaman," kata dia.
Belum diketahui apakah sindiran itu ditujukan ke Front Pembela Islam atau tidak. Namun diketahui, penyidik Polda Metro Jaya sebelumnya resmi menetapkan enam orang tersangka terkait kasus dugaan pelangggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta Pusat. Selain Rizieq, ada lima tersangka lainnya, yakni; Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia Acara, Ali Bin Alwi Alatas selalu Sekretaris Acara, Maman Suryadi selaku Penanggung Jawab Keamanan Acara, Sobri Lubis selaku Penanggung Jawab Acara, dan Habib Idrus selaku Kepala Seksi Acara.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan penetapan status tersangka dilakukan berdasar hasil gelar perkara penyidikan. Gelar perkara itu dilakukan pada Senin 7 Desember lalu. "Pertama penyelenggara saudara MRS (Rizieq Shihab) di pasal 160 dan 216 KUHP," kata Yusri.
Dalam perkara ini Rizieq terancam hukuman pidana enam tahun penjara. Berikut bunyi Pasal 160 KUHP; Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.
Sedangkan, Pasal 216 ayat (1) berbunyi; Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.
Sementara, lima tersangka lainnya dipersangkakan dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kelimanya terancam dengan hukuman 1 tahun penjara.
Pasal 93 itu sendiri berbunyi; Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

Irjen Fadil Imran: Enggak Ada Gigi Mundur, Selesaikan!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi