JAKARTA, REQnews - Indonesia Indonesia Corruption (ICW) memuji Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo yang telah menetapkan Korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidama Korupsi. "Ini salah satu poin yang sebenarnya kita bersama apresiasi pada KPK, karena sepanjang era kepemimpinan Agus Rahardjo sudah ada 5 tersangka Korporasi yang juga menjadi poin baik paska keluarnya peraturan mahkamah agung tahun 2016 yang mana memungkinkan Korporasi menjadi subjek tindak pidana," ungkap Kurnia Ramadhana dari Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Minggu (12/5/2019) sebagaimana dikutip dar rri.id. Selama ini, terjadi perdebatan publik apakah korporasi bisa masuk atau bisa dihadirkan di persidangan atau tidak terutama paskperaturan MA keluar. Penghujung tahun 2016 Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan peraturan yangnmenjawab persoalan hukum selama ini terkait dengan pemidanaan korporasi. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Ini sekaligus menjawab kebuntuan penegak hukum perihal aturan pidana yang membatasi pertanggung jawaban pidana sebuah korporasi. Peraturan tersebut menjadi amunisi baru bagi KPK. Terbukti dari tahun 2016 hingga 2019 KPK telah menetapkan lima korporasi sebagai tersangka korupsi. Karena dengan menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana maka akan mempersempit kemungkinan pihak swasta untuk melakukan praktik koruptif. Kelima tersangka korporasi itu adalah : 1. PT Duta Graha Indah Kasus korupsi pada lelang proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010. 2. PT Tuah Sejati kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011. 3. PT Nindya Karya kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011. 4. PT Putra Ramadhan Pada tahun 2016-2017, PT Tradha diduga menggunakan identitas lima perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen dengan nilai total proyek Rp 51 miliar. Diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan fee proyek di lingkungan Pemkab Kebumen sekitar Rp 3 millar. Uang itu dianggap seolah-olah sebagai utang. 5. PT Merial Esa kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Badan Keamanan Laut ( Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P Tahun 2016.(*)

ICW Memuji KPK! Dalam Hal Apa?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi