Cerita Tragis Sengketa Freeport, 18 Pengungsi Mati di Tanahnya Sendiri

Sabtu, 12 Desember 2020 – 16:00 WIB

Haris Azhar bersama pengungsi di Timika (Foto: Istimewa)

Haris Azhar bersama pengungsi di Timika (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Sudah sembilan bulan masyarakat pengungsi tiga kampung di Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Papua terlantar. Tiga kampung yang dimaksud yakni Tsinga, Waa-Banti dan Arwanop (Tsingwarop).

Kondisi mereka semakin parah sejak tanpa perhatian pemerintah. Akibatnya, sebanyak 18 pengungsi meninggal dunia. Kondisi itu pun sudah dilaporkan perwakilan masyarakat tiga kampung Tsingwarop ke Komnas HAM RI, Jumat 11 Desember 2020.

Komnas HAM pun berencana meninjau langsung keadaan para pengungsi di Timika tersebut. Itu disampaikan perwakilan Komnas HAM, Arif.

Namun kematian 18 pengungsi tersebut mendapat kecaman dari advokat Lokataru Law Office, Haris Azhar. Ia bahkan tak segan menyebut jika negara keterlaluan membiarkan masyarakat asli pemilik hak ulayat tambang emas terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia, mati di tanahnya sendiri.

“Ini keterlaluan, negara kemana saja? Dimana pemerintah Republik Indonesia ? Kami sudah lapor kondisi ke Menkopolhukam, ke Komnas HAM dan Pemda Mimika. Tapi saya tidak dengar ada hasil konkrit yang bisa membawa Pengungsi kembali ke kampungnya. Negara, institusi apapun jangan cuma bisa rapat koordinasi. Karena ketika mereka rapat ada pengungsi yang meninggal. Ini mereka pejabat atau tukang putar lotere? ini tragedi kemanusiaan yang harus disikapi serius,” ujarnya kepada REQnews di Jakarta, Sabtu 12 Desember 2020.

Pun ia mempertanyakan royalti yang dinikmati dari kampung itu sebesar Rp 500 miliar per tahun yang diterima Pemda Mimika. "Kemana uang itu? Kenapa tidak bisa diberdayakan untuk menolong hidup para pengungsi disaat seperti ini?," ujarnya.

Tak cuma itu, Pemda Mimika dan Prov Papua juga menerima dana sewa sungai Ajikwa 6 juta dolar AS per tahun. Lalu pajak permukaan air Rp 700 miliar untuk Mimika dari alokasi Rp 1,2 triliun untuk Provinsi Papua.

“Masyarakat menderita di atas penerimaan pendapatan negara yang tidak jelas penggunaannya. Negara buka mata dong, kalau bukan negara Republik Indonesia, kepada negara mana lagi mereka harus mengadu?,” kata dia.

Dari laporan yang diterimanya, para pengungsi di Timika kian terancam kelaparan, biaya tempat tinggal, limit listrik mati, daya beli tidak ada lantaran ketiadaan pekerjaan, serta dikucilkan masyarakat kota Timika.

“Yang paling memprihatinkan, pendidikan anak-anak terlantar. Nasib mereka kedepan tidak menentu. Sekarang hampir semua anak di tiga kampung tidak sekolah. Luar biasa, negara kok masih diam,” ujarnya.

Sementara Sekretaris FPHS, Yohan Zonggonau bersama Elfinus Omaleng pada Jumat siang sudah melapor ke Komnas HAM terkait kondisi riil masyarakat pengungsi tiga kampung. “Saya bilang ke Komnas HAM kalau ini sandaran terakhir kami. Kalau Komnas HAM juga diam, kami harus kemana lagi?” paparnya.

Dikemukakan, pihaknya memberi waktu kepada pemerintah untuk mengembalikan pengungsi ke kampung halamannya sebelum Natal 2020. “Kalau tidak masyarakat akan pulang jalan kaki ke daerah asalnya, tidak akan seorangpun yang bisa menghalangi,” katanya.