JAKARTA, REQnews - Polda Metro Jaya&nbsp; menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta pada 14 November 2020 lalu. Rizieq disangkakan Pasal 216 KUHP tentang melawan petugas, Pasal 160 tentang Penghasutan, dan Pasal 93 UU No 6/2018 tentang UU Kekarantinaan Kesehatan.
Namun penerapan pasal itu dikritisi pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Menurut dia, Pasal 216 KHUP tentang Melawan Petugas yang disangkakan terhadap Rizieq Shihab tidak berdasar dan tidak memenuhi unsur.&nbsp;
Fickar pun menyebut Rizieq tidak menghalang-halangi petugas yang bertugas. Saat Rizieq tidak hadir dalam panggilan kedua, seharusnya dilakukan panggilan ketiga yaitu panggilan paksa.
"Pasal 216 KUHP itu kan melawan petugas, dalam konteks petugas sedang melakukan tugas dihalang-halangi. Kalau dalam konteks HRS itu dipanggil dua kali tidak datang seharusnya berdasar KUHP panggilan tiga kali dipaksa datang, bukan menerapkan Pasal 216 KUHP, tidak berkonteks dan tidak memenuhi unsur," ujarnya.
Diketahui, bahwa polisi menetapkan Rizieq Shihab dan 5 orang lainnya, sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan. Ia disangkakan Pasal 160 dan 216 KUHP, dengan ancaman 6 tahun penjara.
Adapun Pasal 160 menyebutkan "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
Sementara Pasal 216 KUHP, yakni menyebutkan "Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000."
Kini Rizieq ditahan sementara selama 20 hari ke depan terhitung sejak 12-31 Desember 2020. Polisi menyebut ada dua alasan melakukan penahanan terhadap Rizieq Shihab.
Pertama, alasan objektif yakni ancaman kurungan di atas 5 tahun. Kedua, alasan subjektif agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

Jenderal Idham Azis Wajib Pahami Pasal 216 KUHP dalam Menjerat Rizieq Shihab

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi