JAKARTA, REQnews - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas meminta aparat polisi untuk berbuat adil terkait kasus dalam mempidanakan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab.
Ia mempertanyakan apakah pihak yang menimbulkan kerumunan yang banyak terjadi saat serangkaian gelaran Pilkada 2020 juga sudah dipidanakan. Namun jika sebaliknya, menurut Ketua PP Muhammadiyah itu aparat kepolisian belum menegakkan hukum secara adil.
&ldquo;Pertanyaan saya, kalau Habib Rizieq Shihab diinterogasi dan ditahan karena tindakannya itu apakah orang lain yang juga melakukan hal yang sama juga sudah diinterogasi dan ditahan? Kalau sudah berarti pihak kepolisian sudah menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya,&rdquo; kata Anwar, Minggu, 13 Desember 2020.
Menurutnya, jika mau adil sebaiknya aparat mempunyai data jumlah korban Covid-19 imbas kerumunan yang ditimbulkan Habib Rizieq Shihab. Kemudian data ini dibandingkan dengan jumlah korban yang timbul atas kerumunan yang terjadi karena pilkada.
&ldquo;Khusus tentang pilkada, masyarakat sudah banyak mengingatkan pemerintah supaya menunda pilkada, tapi pemerintah tetap melaksanakannya sehingga kerumunan-kerumunan sewaktu kampanye dan sewaktu pencoblosan banyak terjadi. Pertanyaannya, siapa yang akan dijadikan tersangka dalam hal ini oleh pihak kepolisian? Apakah mereka bisa terbebas dari tuntutan hukum?&rdquo; ujar Anwar.
Ditegaskannya, apa yang dilakukan kerumunan massa saat pilkada dan yang dilakukan oleh Habib Rizieq Shihab nyaris sama. Keduanya sama-sama memiliki korban Covid-19 imbas kerumunan tersebut.
&ldquo;Oleh karena itu akal sehat kita tentu saja akan bertanya berapa jumlah korban yang jatuh sakit atau meninggal gara-gara kerumunan yang dilakukan oleh Habib Rizieq dan oleh acara-acara yang lain serta oleh pilkada? Tapi dalam konteks pilkada dari beberapa media saya tahu bahwa jumlah petugas KPPS yang sudah terbukti reaktif Covid-19 adalah 79.000 orang dan yang meninggal juga cukup banyak,&rdquo; papar dia.
Sebagai negara hukum, kata Anwar Abbas, pelaku pemicu kerumunan dalam pilkada juga mesti diadili layaknya Imam Besar FPI itu. Jika hal ini sudah dilakukan, aparat sudah layak untuk disebut profesional. Namun jika sebaliknya, maka ia menganggap akan timbul masalah di kemudian hari.
&ldquo;Tapi kalau mereka tidak bisa melakukan hal tersebut dengan baik dan dengan seadil-adilnya maka yang akan terjadi adalah bencana dan malapetaka dan itu jelas sama-sama tidak kita inginkan,&rdquo; tandasnya.

Sentil Kasus HRS, MUI: Puluhan Ribu KPPS Reaktif Covid Siapa Tersangkanya?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi