JAKARTA, REQnews - Kejaksaan harus menjadi institusi penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Serta menjadi yang terdepan dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta mengawal pembangunan nasional, harus bersih dan menjadi wajah kepastian hukum.
"Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI, Senin 14 Desember 2020.
Sebagai pemegang kuasa pemerintah, kejaksaan juga harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara dan menyelamatkan aset-aset negara. &ldquo;Namun, penegakan hukum juga jangan menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan dan inovasi,&rdquo; ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga memberikan pesan agar pengawasan dan penegakan disiplin internal kejaksaan harus diperkuat, serta sistem kerja yang efisien dan transparan harus terus diupayakan. Kemudian meninggalkan cara kerja yang lamban dan rentan korupsi.
Pebenahan dari hulu sampai hilir di internal Kejaksaan dan dalam relasinya dengan lembaga&nbsp; penegak hukum lain harus terus diefektifkan. Rekruitmen dan promosi harus dilakukan secara meritrokasi, transparan dan terbuka.&nbsp;
Integritas Jaksa, wawasan kebangsaan serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum harus diutamakan. Oleh sebab itu rekrutmen SDM Kejaksaan yang relevan dengan revolusi 4.0 juga harus diberikan prioritas dan prioritaskan.
&ldquo;Saya mengapresiasi, saya menghargai pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dikembangkan Kejaksaan Agung," katanya.
Lebih lanjut, presiden juga mengingatkan Jaksa agar bisa meningkatkan penyelamatan aset negara. "Penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kepada negara. Tadi disampaikan bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih Rp 19 Triliun. Ini jumlah yang sangat besar dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya," ujar presiden.
Kemudian, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut dari Bidang Tindak Pidana Khusus, Korps Adhyaksa berhasil berkontribusi pada penerimaan bukan pajak sebesar Rp 346,1 miliar.
Kejaksaan juga melakukan pendampingan khusus dalam penanganan COVID-19 dengan nilai total Rp38,7 triliun. "Penyelamatan keuangan negara dibidang Tata Usaha Negara sebanyak Rp239,5 triliun dan US$11,8 juta, serta pemulihan keuangan negara sebanyak Rp11,1 triliun serta US$406 ribu," ujar Burhanuddin.
Untuk kasus Tindak Pidana Umum, telah menyelesaikan sebanyak 107 perkara berdasarkan keadilan dari 524 laporan pengaduan telah diselesaikan. Dari banyaknya laporan yang diterima, Kejaksaan telah melakukan hukuman disiplin terhadap 103 pegawai.

Tak Cuma Selamatkan Aset Negara, Jokowi Minta Jaksa Agung Benahi Pengawasan Internal

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi