JAKARTA, REQnews - Perseteruan Menko Polhukam Mahfud Md dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kerumunan massa saat menyambut Habib Rizieq Shihab, menyedot perhatian banyak kalangan.
Politikus PKS Nasir Djamil menyayangkan keduanya beradu argumen melalui media sosial Twitter. Menurutnya, kenapa Mahfud Md tidak mengundang saja Ridwan Kamil ke Jakarta untuk ketemu langsung. "Di satu sisi sih sangat disayangkan membela diri di media sosial. Sebab, sesama penyelenggara pemerintah kok adu mulut lewat medsos," kata Nasir, Kamis, 17 Desember 2020.
Anggota Komisi II DPR ini menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai bagaimana koordinasi di antara penyelenggara pemerintah ini. Meski begitu, sisi positifnya dari polemik ini, menurut Nasir, adalah memberikan pandangan bahwa posisi Mahfud di menko sama dengan pejabat lainnya.
"Di sisi lain akhirnya publik menilai sesama mereka saja ternyata tak ada koordinasi. Positifnya, keduanya memberikan pembelajaran publik bahwa berbeda dengan pejabat sekelas menko ternyata bukan hal yang tabu. Semoga saja RK tidak bernasib apes," ujarnya.
Sementara itu, Legislator PDIP, Junimart Girsang, menyesalkan adanya polemik adu pendapat antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud Md di Twitter. Dia meminta masyarakat tidak tidak terbawa oleh alur mereka.
"Saya bukan hanya menyayangkan tapi juga menyesalkan, kembali ke masyarakat untuk menilai, saya berharap masyarakat tidak terbawa pada alur pikiran mereka, masyarakat harus cerdas minimal membaca, baca lewatkan, baca lewatkan, gitu saja," katanya.
Menurutnya, akan lebih baik jika Ridwan Kamil dan Mahfud bertemu secara langsung. "Kalau mengenai etis tak etis tentu dilihat dari bagaimana kita melihat polemik itu. Silakan masyarakat menilai. Menurut saya ini mungkin dampak dari pandemi dan teknologi, tapi kenapa nggak langsung ketemu atau dilakukan debat, kan ada TV," ujarnya.
Junimart kemudian membandingkan dengan anggota DPR, yang menurutnya juga kerap menggunakan Twitter. Tapi, menurutnya, para anggota DPR menggunakan Twitter untuk kepentingan politik pribadi bukan saling beradu argumen.
"Banyak anggota DPR yang suka main di Twitter tapi hanya untuk kepentingan politik pribadinya dan dapilnya jadi apa saja diucapkan dengan melihat objektivitas yang terjadi. Kita sesalkan itu, jangan sampai membuat masyarakat bingung dan sesat pola pikirnya," tuturnya.
Seperti diketahui, Ridwan Kamil secara mengejutkan 'menyerang' Menko Polhukam Mahfud Md terkait rentetan kerumunan Habib Rizieq Shihab. Kang Emil atau RK--sapaan Ridwan--meminta Mahfud bertanggung jawab.
Ungkapan Kang Emil itu disampaikan setelah menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu, 16 Desember 2020. Emil menegaskan pernyataannya soal Mahfud ini sebagai opini pribadi.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar RK.
Rupanya 'serangan' Emil ditanggapi Mahfud melalui akun Twitter-nya. Mahfud menyatakan siap bertanggung jawab. "Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput, asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," kata Mahfud lewat akun Twitter, Rabu, 16 Desember 2020.
"Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," lanjut Mahfud menjelaskan diskresi pemerintah.
Saling berbalas utas pun terjadi. Ridwan Kamil melalui akun Twitter-nya juga merespons pernyataan Mahfud.
"Siap Pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif &amp; merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan," cuit Kang Emil dalam akun Twitter resminya, @ridwankamil, Rabu petang.

Mahfud Vs RK Ribut di Medsos, PKS-PDIP Kompak Bilang Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi