JAKARTA, REQnews - Ketua Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan, aturan dokumen kesehatan bagi penumpang angkutan jarak jauh selama pandemi Covid-19 selama ini hanya berlaku bagi penumpang angkutan umum.
Sementara, aturan serupa seolah tak berlaku bagi penumpang kendaraan pribadi melalui jalur darat. Penumpang yang membawa mobil melintasi Jalan Tol Trans-Jawa maupun Trans-Sumatera kerap lolos dari aturan dokumen kesehatan. Dengan begitu, dia menilai terdapat diskriminasi dalam pemberlakuan aturan tersebut.
&ldquo;Ada diskriminasi aturan dokumen kesehatan bagi penumpang angkutan umum yang harus rapid test anti-bodi, rapid test Antigen, dan swab test,&rdquo; ujar Tulus dalam diskusi virtual, Sabtu, 19 Desember 2020. Menurutnya, pemerintah semestinya memberlakukan kebijakan yang sama bagi kendaraan pribadi.
Sebab, mobilisasi masyarakat menggunakan kendaraan pribadi juga menyumbang pergerakan yang tinggi sehingga berpotensi meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.
Sejumlah pemerintah daerah kini telah mewajibkan pendatang menunjukkan hasil tes rapid. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga berwacana mengubah surat edaran yang mengatur mobilisasi masyarakat selama pandemi dalam satu hingga dua hari mendatang. Perubahan ini akan diikuti penyesuaian teknis oleh Kementerian Perhubungan.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono khawatir kebijakan kewajiban tes rapid Antigen dan swab PCR bagi penumpang angkutan umum jarak jauh justru akan berujung pada kepentingan-kepentingan bisnis. Kebijakan tes Covid-19 tersebut sebelumnya telah berlaku di sejumlah daerah, termasuk Jakarta dan Bali.
&ldquo;Apa pun yang terjadi, ini ada unsur bisnisnya. Rumah sakit menjual rapid Antigen dan swab PCR dengan berlomba-lomba serba cepat,&rdquo; ujar Agus.
Agus menilai kebijakan pemerintah memberlakukan kewajiban tes rapid Antigen dan swab PCR untuk penumpang selama libur Natal dan tahun baru pun kelewat mendadak. Keputusan yang terburu-buru ini dianggap akan merugikan pelbagai pihak, termasuk sektor perhotelan yang diprediksi merugi hingga lebih dari Rp 300 miliar.

YLKI: Aturan Dokumen Kesehatan Penumpang Selama Pandemi Diskriminatif

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi