JAKARTA, REQnews - Aturan hukum dan peradilan di Indonesia kian hari makin memprihatinkan. Banyak kalangan masyarakat kecil yang merasa hukum dan keadilan di tanah air, semakin jauh dari yang diharapkan.
Kontroversi yang terbaru adalah soal aturan baru Mahkamah Agung (MA) yang melarang pengunjung mendokumentasikan persidangan secara bebas. Hal ini langsung mengundang reaksi keras banyak pihak. Salah satunya Publik Interest Lawyer Network (PIL-Net) Indonesia. Menurut PIL-Net, aturan itu bertentangan dengan asas peradilan yang terbuka.
"Aturan itu bertentangan dengan asas peradilan yang terbuka untuk umum dan mempersempit pengawasan publik terhadap peradilan," ujar Sekretariat Nasional PIL-NET, Erwin Natosmal Oemar kepada wartawan, Minggu, 20 Desember 2020. Ditegaskannya, ada banyak undang-undang yang mengatur perihal asas keterbukaan dalam peradilan.
Misalnya saja dalam UU Pers hingga UU Keterbukaan Informasi Publik. "Ada banyak UU yang bertentangan dengan aturan ini, di antaranya: UU Pers, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan sejumlah UU tentang peradilan itu sendiri," katanya. Erwin pun menilai larangan MA tersebut menambah citra buruk peradilan Indonesia.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) melarang pengunjung mengambil foto, video, dan mendokumentasikan persidangan dalam sidang terbuka untuk umum. Larangan akan gugur bila pengambilan dokumentasi itu telah mendapatkan izin dari ketua majelis hakim.
Larangan itu tertuang dalam Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.
"Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan," demikian bunyi Pasal 4 ayat 6 Perma Nomor 5 Tahun 2020.
Sedangkan untuk sidang yang tertutup untuk umum, seluruh pengambilan dokumentasi dilarang dengan alasan apa pun. Selain itu, pengunjung sidang dilarang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apa pun dan tidak mengaktifkan nada dering.
MA pun menjelaskan mengenai larangan itu. MA menegaskan, peraturan itu dibuat bukan untuk membatasi transparansi.
"Bukan untuk membatasi transparansi, tetapi lebih merupakan sebuah perangkat/pengaturan untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa di mana aparat peradilan yang bersidang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk para jurnalis, tentunya merasa aman berada di lingkungan pengadilan," kata juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro.

Larang Dokumentasikan Persidangan, MA Tabrak Banyak UU

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi