JAKARTA, REQnews - Sekretariat Nasional Publik Interest Lawyer Network (PIL-Net) Erwin Natosmal Oemar menegaskan, selama ini sistem peradilan Indonesia menjadi salah satu yang teburuk di Asia Tenggara.
Oleh karena itu, dia menilai adanya aturan baru Mahkamah Agung (MA) yang melarang pengunjung mendokumentasikan persidangan secara bebas bertentangan dengan asas peradilan yang terbuka akan menambah citra buruk peradilan Indonesia.
"Padahal di level global dan regional (Asia Tenggara), sistem peradilan Indonesia masuk dalam salah satu peradilan dengan kinerja terburuk. Menurut Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index) World Justice Project 2020, sistem peradilan perdata dan pidana Indonesia masuk dalam empat besar peradilan terburuk di Asia Tenggara dan masih di bawah nilai rata-rata peradilan regional dan dunia," ujar Erwin kepada wartawan, Minggu, 20 Desember 2020.
Dirinya pun meminta pada MA untuk instrospeksi mengenai kinerjanya daripada membuat aturan yang bersifat kontroversial. "Sebelum membatasi akses publik untuk mengambil informasi yang terbuka, alangkah baiknya MA mematut diri dan berkaca terlebih lebih dulu pada dirinya: apakah kinerjanya telah baik di mata publik atau belum?" katanya.
Ditegaskannya, ada banyak undang-undang yang mengatur perihal asas keterbukaan dalam peradilan. Misalnya saja dalam UU Pers hingga UU Keterbukaan Informasi Publik. "Ada banyak UU yang bertentangan dengan aturan ini, di antaranya: UU Pers, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan sejumlah UU tentang peradilan itu sendiri," katanya. Erwin pun menilai larangan MA tersebut menambah citra buruk peradilan Indonesia.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) melarang pengunjung mengambil foto, video, dan mendokumentasikan persidangan dalam sidang terbuka untuk umum. Larangan akan gugur bila pengambilan dokumentasi itu telah mendapatkan izin dari ketua majelis hakim.
Larangan itu tertuang dalam Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.
"Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan," demikian bunyi Pasal 4 ayat 6 Perma Nomor 5 Tahun 2020.
Sedangkan untuk sidang yang tertutup untuk umum, seluruh pengambilan dokumentasi dilarang dengan alasan apa pun. Selain itu, pengunjung sidang dilarang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apa pun dan tidak mengaktifkan nada dering.
MA pun menjelaskan mengenai larangan itu. MA menegaskan, peraturan itu dibuat bukan untuk membatasi transparansi.
"Bukan untuk membatasi transparansi, tetapi lebih merupakan sebuah perangkat/pengaturan untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa di mana aparat peradilan yang bersidang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk para jurnalis, tentunya merasa aman berada di lingkungan pengadilan," kata juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro.

Memalukan! Sistem Peradilan Indonesia Terburuk di Asia Tenggara

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi