JAKARTA, REQnews -&nbsp;Keluarga almarhum Pendeta Yeremia Zanambani, korban penembakan di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua menyatakan ketidakpercayaannya pada pengadilan militer, dan lebih memilih mendapatkan kepastian hukum di pengadilan HAM.
"Mereka mau agar kasus ini diselesaikan di Pengadilan HAM, agar pelaku dapat diproses sesuai perbuatannya dan adanya keadilan bagi korban. Keluarga korban tidak percaya terhadap proses hukum di pengadilan militer," kata anggota tim kuasa hukum keluarga Pdt Yeremia, Yohanis Mambrasar dalam keterangan tertulis, Kamis 24 Desember 2020.
Seperti diketahui, kasus ini sudah diselidiki oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan pemerintah. Dalam laporan investigasi terakhir, disebutkan bahwa ada dugaan keterlibatan aparat pada kasus terbunuhnya Pdt Yeremia.
Usai temuan TGPF, Tim Penguatan Proses Hukum Mabes AD juga melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang personel Yonif 400 Raider, yang berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut.
Namun, menurut Yohanis, proses hukum yang kini berjalan terbilang lambat. Harusnya, sudah ada tahapan yang jelas dan lebih maju untuk mengusut penembakan ini.
"Seperti penahanan dan penetapan tersangka, karena bukti-buktinya telah cukup. Sudah ada banyak keterangan saksi dan juga bukti-bukti petunjuknya sudah sangat kuat menerangkan terangnya kasus ini dan pelakunya," ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa kasus lainnya yang terjadi di Papua beberapa waktu belakangan ini seperti pembunuhan 2 anak muda bernama Luter Zanambani dan Apinus Zanambani, pada 21 April 2020, kasus pembakaran rumah dinas kesehatan 19 September 2020, dan kasus penembakan Agus Duwitau, pada 7 Oktober, harus diselesaikan di pengadilan HAM.

Pengadilan HAM, Harapan Terakhir Keluarga Pendeta Yeremia Papua

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi