Digugat Warga, Perda Denda Penolak Vaksin Rp 5 Juta Bakal Dievaluasi

Sabtu, 26 Desember 2020 – 03:33 WIB

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria

JAKARTA, REQnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, menyatakan akan melakukan evaluasi Perda Nomor 2 Tahun 2020, yang salah satunya adalah mengenai denda tolak vaksinasi COVID-19.

Pasalnya, Pemprov DKI mendapat berbagai kritik dari masyarakat terkait aturan tersebut. Menurutnya, jika ada masyarakat yang merasa isi Perda Nomor 2 Tahun 2020 kurang sesuai, mereka berhak menyampaikan langsung kepada Pemprov maupun DPRD.

"Akan kami pelajari, kami pertimbangkan dan kami evaluasi untuk perbaikan ke depan," ujar Ahmad Riza kepada wartawan di Masjid At Taufiqul Mubarok, Jalan Kerapu 3, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat, 25 Desember 2020.

Riza menyebut nantinya kritik dari masyarakat akan dipelajari dan dievaluasi untuk perbaikan. Dirinya juga menyebutkan, jika ada mekanisme hukum lainnya, silakan masyarakat sampaikan.

"Ini terus akan kita evaluasi dan kita perbaiki dan memang semua kita petugas capek, lelah, selama hampir satu tahun melakukan pencegahan dan penanganan daripada COVID," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 mendenda warga yang menolak vaksin COVID-19. Hal itu dinilai memberatkan dan digugat warga DKI Jakarta, Happy Hayati Helmi, ke Mahkamah Agung.