JAKARTA, REQnews - Untuk mempercepat penuntasan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk tim khusus (timsus) dengan target menyelesaikan 13 kasus yang saat ini belum terselesaikan.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Ali Mukartono mengungkapkan, dari 13 kasus tersebut terdiri dari 9 kasus masa lalu dan 4 kasus yang baru-baru ini terjadi. Menurutnya, karakter ke-13 kasus tersebut masih akan ditelisik lagi. Sehingga nantinya akan diusulkan model penyelesaiannya seperti apa.
"Kalau memang tidak bisa ya tidak bisa dipaksakan," ujar Ali, Rabu, 30 Desember 2020. Dikatakannya, dalam pembentukan timsus penuntasan kasus HAM oleh Kejagung ini tidak ada prioritas dari kasus yang akan diselesaikan. Timsus ini nantinya masih akan terus berkoordinasi lebih lanjut dengan Komnas HAM terkait penyelesaian kasus HAM berat.
Dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat, sambungnya, tim khusus ini akan menginventarisasi kembali masalah yang sudah lama. Tim khusus ini masih akan melihat secara menyeluruh masalah satu per satu kasus tersebut. "Saya kan tidak tau persoalan semua, dari tim ini mau melihat menyeluruh problematikanya apa aja satu per satu kasus," ujar Ali.
Sebelumnya, Kejagung membentuk timsus percepatan penuntasan kasus HAM. Timsus HAM ini diharapkan dapat lebih mengintensifkan komunikasi dengan Komnas HAM dan lembaga terkait lainnya secara sinergis, terencana, dan terpadu.
"Pembentukan Timsus HAM ini adalah upaya konkret Kejaksaan dalam rangka percepatan penuntasan dugaan pelanggaran HAM yang berat," kata Burhanuddin seperti yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 Desember 2020.
"Keberadaan Timsus HAM dimaksudkan untuk mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengidentifikasi, sekaligus memitigasi berbagai permasalahan atau kendala yang menjadi hambatan, serta merumuskan rekomendasi penuntasan dugaan pelanggaran HAM yang berat," papar Burhanuddin.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta koalisi korban pelanggaran HAM berat masa lalu membuat surat terbuka. KontraS meminta Jaksa Agung menjalankan perintah Presiden Jokowi, yang meminta agar penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu segera diproses.
Adapun surat terbuka dilakukan KontraS bersama koalisi korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang terdiri atas Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Ikapri (Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok) 1984, Orangtua Korban Semanggi I dan Semanggi II, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), Paguyuban Keluarga Mei 1998, IPT (International People Tribunal) 1965, dan PK2TL (Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung. KontraS meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menindaklanjuti proses penyidikan dan penuntutan terhadap 13 kasus pelanggaran HAM berat yang telah rampung dan dilakukan penyelidikannya oleh Komnas HAM.
"Kami mendesak agar Jaksa Agung segera melaksanakan perintah Presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat jalur yudisial dengan menindaklanjuti laporan penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan dan penuntutan," kata Fatia.
Sementara itu, terdapat sekitar 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lain yang belum diselesaikan adalah peristiwa 1965-1966, Talangsari 1989, penembakan misterius, kerusuhan 13-15 Mei 1998, penculikan aktivis 1997/1998, Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA), Tragedi Jambu Keupok, Tragedi Rumah Geudong dan Pos Satis lainnya, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998, Peristiwa Wasior, Peristiwa Wamena, dan Peristiwa Paniai.
Terkait 13 kasus tersebut, KontraS menyoroti bolak-balik berkas penyelidikan dari Kejagung ke Komnas HAM. Sebab, Jaksa Agung dianggap tidak punya iktikad untuk membantu dan memberikan arahan yang jelas dalam proses pengembalian berkas.

Bentuk Timsus Kasus HAM, Kejagung Targetkan 13 Kasus Selesai

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi