JAKARTA, REQnews - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, dalam konstitusi warga negara tidak dilarang untuk membuat sebuah organisasi baru.
Oleh karena itu, dia menilai apa yang dilakukan Munarman bersama sejumlah orang yang mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam (FPI) resmi dilarang pemerintah tidak dilarang.
"Pemerintah tidak boleh melarang. Itu hak konstitusional. Jadi boleh membentuk organisasi apa pun selama tidak melanggar hukum," katanya, Kamis, 31 Desember 2020.
Mahfud menyampaikan dalam membentuk suatu organisasi, tidak harus ada izin. Namun dia mengingatkan, pemerintah bisa melarang organisasi untuk berkegiatan apabila diketahui melanggar ketentuan hukum serta mengganggu ketertiban umum.
"Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XI/2013 Pemerintah bisa melarang dilakukannya kegiatan organisasi yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum," ujarnya.
Mahfud mencontohkan beberapa organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara spontan. Organisasi itu sebut Mahfud seperti organisasi ronda di kampung hingga organisasi kumpulan motor gede (moge).
"Nyatanya banyak organisasi yang dibentuk spontan seperti organisasi ronda di kampung, organisasi gowes di kelurahan, organisasi moge di kota. Itu semua boleh, asal jangan melanggar hukum. Kalau melanggar hukum ya ditindak secara hukum dan pemerintah akan tegas untuk itu," imbuhnya.

Usai FPI Dilarang Mahfud Md Bolehkan Front Persatuan Islam

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi