JAKARTA, REQnews - Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, mengatakan mantan anggota Front Pembela Islam (FPI) boleh saja membentuk organisasi baru bernama Front Persatuan Islam (FPI).
Berdasarkan sistem demokrasi Indonesia yang berbasis nomokrasi atau kedaulatan hukum, kata Arsul, mendirikan suatu organisasi tidak bisa dilarang. Hal itu merupakan bentuk hak konstitusional warga negara. Namun, dia mengingatkan aktivitas Front Persatuan Islam akan terbatas apabila organisasinya tidak terdaftar.
"Soal keengganan untuk mendaftarkan kepada pemerintah, maka hanya membawa konsekuensi bahwa FPI baru tersebut berstatus sebagai organisasi atau perkumpulan tidak terdaftar. Tentu akan membatasi keleluasaan mereka untuk beraktivitas. Tapi tidak bisa dijadikan dasar untuk melarang eksistensi atau keberadaannya," ujar Arsul menanggapi pernyataan Kuasa hukum Front Persatuan Islam, Aziz Yanuar, yang tak akan mendaftarkan organisasinya kepada pemerintah.
Ditegaskan Arsul, Indonesia sudah memilih sistem demokrasi yang berbasis nomokrasi atau kedaulatan hukum. Jika dilihat dari prinsip demokrasi, maka mendirikan sebuah organisasi atau wadah berkumpul dan berekspresi memang tidak bisa dilarang. 
Sebab hal itu merupakan hak konstitusional warga negara terkait dengan kebebasan berekspresi dan berkumpul, termasuk yang dimiliki oleh mereka yang membentuk Front Persatuan Islam.
"Selanjutnya tinggal kita lihat saja kemudian dari prinsip nomokrasi-nya. Ada tidak ketentuan hukum yang dilanggar atau dipenuhi atau tidak ketentuan hukum yang mengatur ketika wadah yang bernama FPI baru itu beraktivitas, menjalankan kegiatan ditengah-tengah masyarakat, kata Arsul.
Menurutnya, sepanjang tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar ketika mereka beraktivitas ya tentu tidak bisa kemudian dilakukan penindakan.

Peringatan dari DPR, Front Persatuan Islam Segera Daftar ke Pemerintah!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi