JAKARTA, REQNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).&nbsp; Namun demikian BPK masih menemukan beberapa masalah dalam laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta.&nbsp; "Auditor BPK masih menemukan tiga masalah dalam pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta," ujar Wakil Ketua BPK, Bahrullah Albar, Rabu (15/5/2019).&nbsp; Bahrullah mengemukakan masalah yang dialami Pemprov DKI Jakarta yakni yang pertama pelaksanaan inventarisasi atas aset, lalu kedua masalah masih terdapat aset fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI, tapi masih dimanfaatkan oleh pengembang.&nbsp; Dan yang ketiga mengenai Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) yang masih berada di rekening penampungan dan belum dimanfaatkan oleh penerima bantuan. (nls)

Ini 3 Masalah Pengelolaan Keuangan Pemprov DKI Menurut BPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi