JAKARTA, REQnews - Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dalam setahun terakhir menghadapi berbagai tantangan. Bahkan tak sedikit yang beranggapan tahun ini Indonesia mengalami pelemahan perlindungan HAM.
Dari pemantauan yang dilakukan selama tahun 2020, Amnesty International Indonesia mencatat ada pendekatan keamanan yang berlebihan dalam merespon pandemi Covid-19; pemaksaan agenda sektor ekonomi; dan serangkaian kebijakan publik lain yang berdampak negatif terhadap HAM.
Tak hanya itu, jumlah orang yang dihukum karena dituduh melakukan pencemaran nama baik atau menyebarkan berita bohong relatif meningkat. Selain itu, juga terjadi banyak intimidasi, baik terhadap mahasiswa, akademisi, jurnalis, dan aktivis yang kritis atau mengangkat isu politik seperti pelanggaran HAM.
Walau dianggap penuh gejolak dan tantangan, Amnesty International Indonesia menilai tetap ada banyak hal yang perlu dijadikan catatan positif dalam memperjuangkan HAM. Mulai dari menulis surat, membuat petisi dan melakukan aksi secara damai dan aman, serta banyak orang yang bekerja sama dalam kondisi yang sulit untuk menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin.
Sebagai bukti, Amnesty International Indonesia mencatat lima kemenangan hak asasi manusia di Indonesia. Berikut daftarnya:
Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan pemblokiran internet di Papua melanggar hukum. Pada 3 Juni 2020, majelis hakim di PTUN Jakarta memutus bersalah Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika atas pemblokiran internet dan throttling bandwith di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019, menyusul protes luas yang terjadi di wilayah tersebut dalam menanggapi insiden rasial yang dialami oleh pelajar Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Menurut para hakim, pemblokiran itu melanggar hukum dan asas pemerintahan. Putusan ini adalah kemenangan yang langka bagi masyarakat Papua dan sekaligus menegaskan, bahwa selama ini mereka tidak diperlakukan setara oleh pihak bewenang di Indonesia.
Kedua, masyarakat Aceh menyelamatkan ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar. Pada bulan Juni 2020, sebanyak 99 pengungsi Rohingya yang kebanyakan anak-anak menepi di pantai utara Aceh dan diselamatkan oleh nelayan dan warga setempat. Pada bulan September di tahun yang sama, 297 pengungsi Rohingya menepi di Pantai Ujong Blang, Lhokseumawe, Aceh.
Mereka diselamatkan oleh nelayan lokal yang sebelumnya memberitahu otoritas setempat. Nelayan-nelayan tersebut menunjukkan rasa kemanusiaan yang tinggi dan tidak mengenal batas-batas kewarganegaraan. hal ini tentu saja menjadi contoh yang patut menjadi inspirasi bagi siapapun.
Ketiga, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi I dan II adalah perbuatan melawan hukum. Dalam keputusan No: 99/G/2020/PTUN-JKT pada 4 November lalu, PTUN menilai Jaksa Agung telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menyatakan Tragedi Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat.
Koalisi Untuk Keadilan Semanggi I dan II melayangkan gugatan ini ke PTUN setelah Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan pada tanggal 16 Januari 2020 di Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Putusan ini membawa harapan bagi upaya memecahkan kebuntuan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu
Keempat, lebih dari 11.000 orang dari seluruh Indonesia mengirim surat untuk mendesak perbaikan kondisi HAM. Hal ini dilakukan melalui kampanye penulisan surat bertema Pesan Perubahan atau PENA. Amnesty International Indonesia mengajak publik menyuarakan dukungan terhadap perbaikan kondisi HAM di Indonesia dan mendesak pemerintah mengambil langkah nyata untuk memenuhi, melindungi dan menghormati HAM.
Hasilnya, lebih dari 16.000 surat datang dari 11.000 orang di seluruh penjuru Indonesia untuk mendesak penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, perlindungan hak tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, penuntasan kasus pembunuhan Munir Said Thalib, pengesahan RUU PKS, dan pembebasan tahanan hati nurani dan perlindungan kebebasan berekspresi di Papua. Surat-surat ini menjadi bukti betapa besarnya kepedulian terhadap HAM di Indonesia
Kelima, gerakan Amnesty International mencapai lebih dari 10 juta pendukung secara global, termasuk 134.000 di Indonesia. Hingga Desember 2020, gerakan Amnesty International telah mencapai lebih dari 10 juta pendukung di seluruh dunia, termasuk lebih dari 134.000 di Indonesia.

Daftar Kemenangan HAM Selama 2020 Versi Amnesty International Indonesia

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi