Keren! Polri Kasih Jaminan Ini untuk Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilkada 2020

Rabu, 06 Januari 2021 – 02:03 WIB

(Tengah) Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono (Foto: Hastina/REQnews)

(Tengah) Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono (Foto: Hastina/REQnews)

JAKARTA, REQnews - Bareskrim Polri berkomitmen akan melakukan pengamanan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamanan tersebut terkait dengan sengketa pilkada 2020 yang masih dalam tahap penyiapan dan pelengkapan berkas perkara.

"Jadi segala proses pentahapan pilkada ini, itu menjadi bagian-bagian yang diamankan oleh polri, termasuk pentahapan sengketa di MK," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono, di Gedung Bareskrim Polri, Selasa 5 Januari 2021.

Tak hanya itu, Polri juga akan menjamin proses tersebut agar berjalan dengan baik. "Maka polri mengambil langkah-langkah tentunya berkoordinasi juga dengan MK mana-mana saja yang bisa diamankan oleh Polri," ujar Rusdi.

Hal tersebut dilakukan agar Hakim menjalankan tugasnya dengan baik dan tenang. "Tentunya dapat memutus sengketa-sengketa pilkada dengan seadil-adilnya," kayanya.

Polri pun yakin, bahwa situasi tersebut bisa dikendalikan dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan objek-objek yang berkaitan dengan MK.

"Ada MK-nya sendiri, lembaga-lembaga pendidikan MK, rumah-rumah pegawai MK, sampai juga rumah Hakim dan termasuk keluarga Hakim yang menyidangkan sengketa itu kita lakukan pengamanan," kata dia.

Perlu diketahui, saat ini kasus kasus yang ditangani oleh Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) berjumlah 1.008 yang ditemukan oleh Bawaslu. "Setelah dikaji oleh Bawaslu, dimajukan ke Gakkumdu itu ada 165 perkara yang ditangani oleh Gakkumdu," kata Rusdi.

Saat ini, kata dia, sedang disidik sebanyak 40. Tahap satu sudah 14 kasus, dan tahap 2 ada 78 perkara, sedangkan P21 terdapat 2 perkara dan yang telah di SP3 sebanyak 31 perkara.

Rusdi pun berharap, agar pesta demokrasi di daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama.