JAKARTA, REQnews -&nbsp;Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pelantikan 38 pejabat baru di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengandung unsur penyalahgunaan wewenang.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana berkata, Ketua KPK Firli Bahuri harusnya sadar bahwa tak ada landasan hukum yang menjadi dasar atas pelantikan tersebut.
"Kebijakan melantik puluhan pejabat KPK itu dapat dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan," kata Kurnia dalam keterangan tertuli, Selasa 5 Januari 2021.
Masalah yang disorot Kurnia adalah adanya perubahan nomenklatur dan penambahan jabatan yang tak sesuai dengan UU, serta bertolak belakang dengan reformasi birokrasi yang digalakkan pemerintah, tentang efisiensi.
Firli sebelumnya melantik 38 pejabat di KPK, sebagian di antaranya adalah posisi baru, seperti&nbsp;Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi, Direktur Manajemen Informasi, Inspektur, dan sebagainya.
Kurnia menjelaskan struktur KPK mestinya tidak dapat diubah sebab Pasal 26 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur hal tersebut tidak mengalami perubahan atau revisi.
Lebih jelasnya, sejumlah bidang yang diatur dalam Pasal 26 antara lain Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, serta Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
Diketahui, struktur lama KPK hanya memiliki 4 Kedeputian dengan 12 Direktorat. Namun, sejak berlakunya Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020, struktur lembaga antirasuah bertambah menjadi 5 Kedeputian dengan 21 Direktorat.
"Penggemukan ini juga berimplikasi pada pelaksanaan fungsi&nbsp;trigger mechanism&nbsp;KPK. Akibat lainnya dari penggemukan ini adalah melambatnya kinerja KPK," ujar Kurnia.

KPK Lantik 38 Pejabat Baru, ICW Sebut Firli Cs Salahgunakan Wewenang

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi