Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

KPK Tagih Komitmen Perguruan Tinggi untuk Implementasikan Pendidikan Antikorupsi

Kamis, 16 Mei 2019 – 12:00 WIB

Gedung Merah Putih KPK (Foto : REQnews)

Gedung Merah Putih KPK (Foto : REQnews)

JAKARTA, REQnews - Perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting melahirkan generasi-generasi yang mempunyai integritas dan mempunyai moral yang tinggi. Untuk mewujudkannya, perlu memasukkan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) menjadi salah satu mata kuliah di perguruan tinggi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih komitmen perguruan tinggi untuk mengimplementasikan PAK di perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan wakil ketua KPK, Laode Syarif dalam pertemuan Koordinasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Laode menyampaikan itu di hadapan jajaran pemangku kepentingan pendidikan tinggi yaitu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemristekdikti dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) se-Indonesia, Ketua Forum Rektor Indonesia, Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) se-Indonesia, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Rektor Perguruan Tinggi yang sudah mengimplementasikan PAK di kampusnya masing-masing.

KPK menyampaikan harapannya agar ke depan PAK dapat menjadi mata kuliah wajib di setiap perguruan tinggi.

“Kami berharap pendidikan antikorupsi ini dilakukan oleh seluruh pihak, bersama-sama. Serendah-rendahnya sebagai insersi, kemudian sebagai mata kuliah pilihan dan setinggi tingginya sebagai mata kuliah wajib,” kata Laode Syarif.

Terkait tahapan pengimplementasiannya, Laode menyampaikan bahwa implementasi PAK di perguruan tinggi dapat dimulai dengan memasukkannya sebagai Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Dengan cara ini maka mata kuliah antikorupsi bisa dilakukan di awal masuk, di tengah atau di akhir.

Laode juga menekankan harus ada contoh dan keteladanan agar mata kuliah antikorupsi bukan semata teori saja. Semua proses dimulai dari diri sendiri.

“Pendidikan antikorupsi itu gampang secara teori tapi sulit untuk dilakukan kalau sekitar kita sulit menerimanya,” demikian Laode berpendapat.

Tindakan nyata

Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan juga berpesan agar implementasi PAK tidak hanya lewat sosialisasi dan pendidikan secara teori, tapi tindakan nyata.

“Misalnya, bagaimana supaya mahasiswa tidak mendapatkan nilai dengan cara-cara korupsi. Jadi tata kelola di dalam kampus harus benar-benar baik termasuk para pengajarnya,” demikian pandangan Basaria.

Menurut Basaria, teori antikorupsi yang disampaikan kepada mahasiswa dipastikan selalu ada kemungkinan sulit untuk diterima sebab bicara atau teori dan praktek itu sesuatu yang seringkali tidak sejalan.

“Karenanya, para pendidik harus bersih dulu sehingga ketika mendidik, tanpa diminta pun mahasiswa akan mengikuti, ” tandas Basaria.

Salah satu rencana aksi yang disepakati pada Rakornas Pendidikan Antikorupsi 2018 adalah menyusun kebijakan yang mewajibkan implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada kurikulum di setiap jenjang pendidikan, selambat-lambatnya bulan Juni 2019.

Bulan Juni ditetapkan sebagai tenggang waktu agar implementasi pendidikan antikorupsi dapat segera diterapkan pada tahun akademik baru, yaitu bulan September.

KPK juga banyak mendapat masukkan agar penyelenggaraan PAK dapat segera diterapkan maka dibutuhkan payung hukum dalam memberi kepastian hukum.

Saat ini regulasi yang tersedia baru berupa Surat Edaran No. 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Regulasi tersebut dinilai belum memadai sebagai pedoman bagi seluruh perguruan tinggi untuk mengimplementasikan PAK secara efektif.

Oleh karena itu KPK mendorong Kemristekdikti untuk segera menerbitkan Permenristekdikti dan Keputusan Menteri Agama tentang implementasi PAK. Atau sebagai alternatif, jika proses penerbitan peraturan menteri atau surat keputusan menteri membutuhkan waktu yang lebih panjang, KPK menyarankan dilakukan secara paralel pada tingkat direktur jenderal dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag misalnya, untuk implementasi PAK. Selanjutnya, mendorong kementerian terkait segera mengeluarkan peraturan menteri atau keputusan menteri.(*/thk)