JAKARTA, REQNews - Meningkatnya jumlah positif Covid-19 di berberapa daerah membuat pemerintah pusat mengambil tindakan pengetatan. Rencananya sebagian Pulau Jawa dan Bali akan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau <a href="https://www.reqnews.com/news/27322/pemerintah-kembali-terapkan-psbb-ketat-di-jawa-dan-bali" title="Pemerintah Kembali Terapkan PSBB Ketat Di Jawa Dan Bali">PPKM</a>.
Pemerintah menggunakan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dibanding pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Pengetatan kegiatan ini akan diberlakukan pada 11 sampai 25 Januari 2021 di sejumlah daerah
"-Ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat, itu yang pertama. Kedua, masyarakat jangan panik. Yang ketiga, kegiatan ini mencermati perkembangan Covid-19 yang ada," kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam jumpa pers Update Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Berbagai Daerah Jawa dan Bali di saluran YouTube BNPB, Kamis, 7 Januari 2021.
PPKM diberlakukan di sebagian wilayah Jawa dan Bali. Rencananya, wilayah DKI akan diberlakukan PPKM setelah edaran Gubernur DKI diterbitkan.
"Disampaikan ini bukan menghentikan seluruh kegiatan, jadi kegiatan sektor esensial, baik pangan, energi, perhotelan, bisa berjalan. Dan ini diberlakukan tanggal 11 sampai 25 Januari dan instruksi Mendagri sudah diterbitkan dan gubernur akan menerbitkan surat edaran yang di Bali, dan direncanakan di DKI," ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan PPKM bukan menyetop seluruh kegiatan. Kegiatan tertentu tetap bisa berjalan.
&nbsp;

Pengetatan di Jawa dan Bali, Pemerintah Tak Pakai PSBB Tapi Pakai PPKM

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi