JAKARTA, REQnews - Pemberlakuan&nbsp;Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai berlaku pada 11-25 Januari 2020 di wilayah Jawa-Bali. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sanksi, bagi siapapun yang melanggar kebijakan tersebut.
Itu diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Adapun sanksi yang dimaksud, yakni kategori pelanggaran berat dapat dihukum penjara.
"Kalau kerumunan besar lain-lain yang melanggar Undang-Undang Penyakit Menular bisa dipidana," ujar Tito, di Jakarta Pusat, Jumat 8 Januari 2021.
Ia menjelaskan terkait dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular. Pasal tersebut menyebut "Siapa pun dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun."
Sementara pada ayat 2 menyebut "Siapa saja karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu."
"Kalau seandainya melanggar pelanggaran lain, yang ditetapkan peraturan daerah bisa (sanksi) dari Polri dan Satpol PP," katanya.
Perlu diketahui, penerapan PPKM di wilayah Jawa-Bali tersebut dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 agar tidak menyebar luas. PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.
Kebijakan tersebut menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten. Bukan secara keseluruhan provinsi, kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.

Patuhi Perintah Mendagri! Jangan Langgar PPKM atau Kalian Dipenjara

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi