JAKARTA, REQnews - Dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) COVID-19 terus digarap Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kasus ini diduga terjadi di&nbsp;kantor BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat ) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat.
Kasipenkum&nbsp;Kejati&nbsp;Kalimantan Barat Panja Edi Setiawan mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman penyidikan. Nanti, kata dia, dalam waktu dekat akan dirilis siapa saja para tersangkanya.
"Dan kami pastikan bahwa kasus ini terus diproses," ujar Edi, Jumat 8 Januari 2021.
Edi mengatakan, bahwa jumlah&nbsp;anggarannya sebesar Rp 177 juta tersebut akan disalurkan kepada warga di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada 2020.
"Dana sebesar Rp 177 juta itu akan dibuat paket menjadi bahan kebutuhan pokok dengan satu paketnya ada yang Rp 250 ribu dan Rp 300 ribu," katanya.
Terkait dengan saksi, Edi belum bisa menyampaikan berapa saksi yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, kata dia, terkait dengan pengembangan kasus akan disampaikan langsung ke publik melalui Kejati Kalbar.
"Nanti pak Kejati langsung yang akan menyampaikan perkembangan kasus ini. Tunggu saja dalam waktu dekat ini," lanjutnya.

Usut Korupsi Bansos COVID-19 Rp 177 Juta, Kejati Kalbar: Tunggu Saja, Kita Proses

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi