JAKARTA, REQnews &ndash; Dugaan pelanggaran HAM ditemukan atas kematian 4 laskar FPI dalam insiden penembakan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang pada 7 Desember 2020. Tim khusus bentukan Polri masih terus mendalami temuan Komnas HAM terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut.
Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan Polri akan melihat apakah telah terjadi kesalahan prosedur atau karena overmacht, yakni keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan dalam insiden penembakan oleh aparat keamanan.
"Saya kira Polri bakal melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan fakta hukum lain di lapangan untuk membuktikannya," kata Edi Selasa, 12 Januari 2021.
Pakar hukum yang juga Direktur eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) ini memprediksi, nantinya tim khusus yang beranggotakan Bareskrim, Divisi Propam dan Divisi Hukum Polri secara terbuka dan transparan akan menguji semua bukti yang dimiliki Komnas HAM.
Dalam keterangannya, Edi juga mengatakan untuk memahami perbedaan kinerja Komnas HAM dan penyidik Polri.
&ldquo;Penyidik kepolisian bekerja mengikuti aturan hukum, didasarkan fakta hukum di lapangan serta hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," ujar Edi.
Dia menilai Polri juga harus mendalami apakah peristiwa penembakan terjadi karena noodweer. Yaitu pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, disebabkan serangan atau ancaman yang sangat dekat.
Tindakan pembelaan terpaksa dilindungi oleh undang-undang,. Hal tersebut diatur diatur dalam Pasal 49 KUHP.
"Sekarang kita tinggal menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polri," lanjutnya.
Edi juga meminta agar tim khusus segera menindaklanjuti assal muasal senjata api ilegal yang dimiliki laskar FPI dan&nbsp;sesuai rekomendasi Komnas HAM juga menyelidiki penyerangan bersenjata kepada aparat negara yang sedang menjalankan tugas.
"Kami menilai hal tersebut membahayakan rakyat (kepemilikan senjata api )dan negara yang sedang bertugas. Tindakan itu masuk dalam pelanggaran hukum berat," ungkap Edi.
Edi juga menyampaikan hormat terhadap rekomendasi Komnas HAM meskipun menurutnya banyak yang membingungkan dan cenderung berat sebelah.
"Hal itu terjadi mungkin karena Komnas HAM kurang memahami tugas polisi sebagai aparat penegak hukum. Tindakan mereka dilindungi undang undang," tegas Edi.

Ada Dugaan Pelanggaran HAM dalam Penembakan 4 Laskar FPI, Ini Menurut Pakar

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi