JAKARTA, REQnews - Pemerintah berencana mendatangkan 50 juta dosis vaksin corona Pfzer-BioNTech. Namun keinginan itu harus tertahan.
Pasalnya,&nbsp;Pfizer ogah dituntut secara hukum jika nantinya ada efek samping pasca masyarakat disuntik vaksinnya. Sebabnya, mereka minta jaminan bebas tuntutan hukum.&nbsp;
Itu disampaikan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa 12 Januari 2021. Ia menambahkan,&nbsp; hingga saat ini pemerintah belum bisa memastikan kedatangan vaksin corona Pfizer.
Kata Honesti, Pfizer minta bebas dari tuntutan hukum bila terjadi efek samping yang parah saat proses vaksinasi corona. "Ini masih kami didiskusikan, karena kami&nbsp;enggak mau mendapat cek kosong, kami juga sedang melakukan&nbsp;negosiasi atas klausul ini&nbsp;dengan Pfizer," ujar Honesti.&nbsp;
Pemerintah sebelumnya sudah mengajukan permohonan vaksin corona kepada Pfizer BioNtech sebanyak 50 juta dosis. Draft kesepakatan antara Pfizer-BioNtech dan Bio Farma itu ditargetkan bisa ditandatangani pada pertengahan Januari 2021 ini.
Kekebalan atas tuntutan hukum yang diminta Pfizer bila terjadi efek samping yang parah setelah dilakukan vaksinasi corona sejatinya juga sudah dilakukan perusahaan ini, bahkan termasuk di negaranya: Amerika Serikat.
Selain Pfizer, produsen vaksin Moderna juga minta jaminan sama ke pemerintah AS. AS mengabulkan tunturan ini lantaran kondisi darurat.
Mengutip dari&nbsp;CNBC, Rabu 13 Januari 2021, pengacara ketenagakerjaan di Dallas, Rogge Dunn, mengatakan sangat jarang pemerintah memberikan perlindungan penuh terhadap sebuah perusahaan.
"Perusahaan farmasi biasanya tidak menawarkan banyak perlindungan tanggung jawab berdasarkan hukum," kata dia.

Pfizer Ogah Dituntut Hukum Rakyat Indonesia Gegara Efek Samping Vaksin

Berita Terkait

Berita Rekomendasi