JAKARTA, REQnews - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, untuk meminta pendamping seluruh proses yang ada di Kementerian Sosial, Rabu 13 Januari 2021.

“Pendampingan ini sudah saya lakukan semenjak menjabat menjadi Walikota Surabaya dan ingin juga melakukannya di Kementerian Sosial,” ujar Menteri Sosial RI Tri Rismaharini saat ditemui di Kejaksaan Agung, Rabu 13 Januari 2021.

Risma mengatakan, pendampingan ini tidak hanya dilakukan di kantor, namun jika diperlukan bisa datang langsung ke lapangan. Sehingga, apabila ada laporan tidak benar, Kemensos dengan didampingi Kejagunh akan segera memprosesnya.

Terkait proses pendampingan tersebut, kata Risma, Kejagung berperan dalam mengawal dirinya. Karena, data Kementerian Sosial bukan hanya digunakan untuk keperluan internal saja, tetapi data tersebut juga diserahkan kepada BPJS dan lembaga lainnya.

“Saya takut kalau kemudian data tersebut tidak sesuai dengan keperluan. Oleh karena itu, saya meminta didampingi dalam hal apapun. Lalu, kalau ada produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI, kami meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung sehingga saya tidak ada kesalahan,” katanya.

Tak hanya itu, Risma juga meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI terkait parameter kemiskinan. Sebab, kata dia, anggaran yang ada di Kemensos sangat besar dan Risma tak ingin pengelolaannya menjadi kacau.

Sementara itu, Jaksa Agung Dr. Burhanuddin mengatakan bahwa Kejagung sudah memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan tersebut.

“Hal yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial akan ditindaklanjuti. Sebenarnya, kerjasama ini sudah berjalan semenjak beliau menjadi Walikota Surabaya. Pendampingan ini adalah program nasional dan hukumnya wajib untuk kita lakukan pengamanannya,” ujar Jaksa Agung Dr. Burhanuddin.