Arief Budiman Dicopot Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum

Rabu, 13 Januari 2021 – 20:02 WIB

Arief Budiman (Foto:Istimewa)

Arief Budiman (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Ternyata masalah Evi Novida Ginting Manik yang dihentikan merambat ke Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU) RI. Kini Arief Budiman turut dihentikan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU) RI.

Hal tersebut tercantum dalam keputusan sidang perkara nomor: 123-PKE-DKPP/X/2020 yang dibacakan Rabu, 13 Januari 2020.

Perkara itu disidangkan DKPP berdasarkan aduan dari seseorang bernama Jupri (wiraswasta) yang mempersoalkan tindakan Arief mendampingi/menemani Anggota KPU nonaktif, Evi Novida Ginting Manik, saat menggugat Surat Keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) nomor 34/P Tahun 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 18 Maret 2020.

Jupri mengadukan Arief karena posisi Evi saat itu sudah diberhentikan DKPP atas aduan calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan (dapil) Kalbar 6, Hendri Makalausc.

Pemberhentian Evi kala itu diputuskan DKPP karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif (caleg) Pemilu 2019.

Selain itu, Jupri mendalilkan Arief selaku Teradu telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya dengan menerbitkan surat KPU RI nomor: 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020. Surat tersebut menurut Jupri berkaitan dengan pengaktifan kembali Evi sebagai komisioner.

Jupri menilai tindakan Arief tersebut hanya disebabkan rasa galau dan kekhawatiran belaka sehingga mengabaikan asas kepastian hukum dan kepentingan umum.

Menurut pelapor, keputusan Arief menerbitkan surat pengaktifan Evi sebagai Komisioner KPU tidak dibenarkan Undang-undang Pemilu.

Tak hanya itu, pelapor menduga Arief melanggar Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.