JAKARTA, REQnews -&nbsp;Di Indonesia, pemerintah sempat melontarkan pernyataan bahwa akan ada sanksi pidana menanti siapapun yang menolak disuntikkan vaksin Covid-19.
Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, yang menyebut masyarakat bisa dipenjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta jika menolak vaksin.
Namun, apa yang disampaikan pemerintah Indonesia, justru bertolak belakang dengan pandangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) soal kewajiban vaksin ini.
Direktur Departemen Imunisasi WHO Kate O'Brien menyebut, pihaknya tidak setuju dengan negara yang mengharuskan semua warganya menerima vaksin. Hal ini dapat berdampak pada munculnya antipati terhadap vaksin Covid-19.
"Saya tidak yakin bahwa mandat-mandat bukan arah kebijakan yang tepat di sini, khususnya bagi vaksin," kata O'Brien, seperti dikutip dari&nbsp;Reuters, Rabu 13 Januari 2021.
Justru, O'Brien menyarankan agar setiap negara lebih mengutamakan sosialisasi dan memberi pemahaman yang jelas tentang manfaat vaksin, dibandingkan harus menebar ancaman sanksi apapun bentuknya.
Ia&nbsp;menegaskan, pemaksaan bukanlah cara yang tepat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya vaksinasi.&nbsp;
"Akan lebih baik untuk mendorong dan memfasilitasi vaksinasi tanpa persyaratan semacam itu. Saya tidak berpikir kami ingin melihat ada negara yang mewajibkan vaksinasi," ujar O'Brien.
Menurutnya, yang perlu untuk divaksin adalah profesi seperti tenaga medis demi keselamatan staf dan juga pasien rumah sakit.
O'Brien kemudian merujuk pada keputusan Presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden yang sama sekali tidak memaksa, apalagi mengancam warganya soal vaksinasi.
&nbsp;

Sengit! Indonesia vs WHO soal Kewajiban Vaksin dengan Ancaman Pidana

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi