JAKARTA, REQnews - Pengacara Haris Azhar, mempertanyakan pemanggilan terhadap kliennya Rocky Gerung untuk klarifikasi di Polda Metro Jaya pada Jumat (1/2/2019). Momentum pemanggilan terhadap Rocky terkait ucapannya “kitab suci adalah fiksi” menurut Haris terkesan politis lantaran dipanggil pada saat suhu politik sedang panas menjelang pemilu.
Rocky yang merupakan pengamat politik ini memang selalu kritis terhadap pemerintah. Ia juga misalnya berani mengatakan “dungu” kepada Presiden Joko Widodo dan aparat pemerintah dan para politisi yang mendukung Joko Widodo atau Jokowi. Menjelang Pemilu legislatif dan pemilu capres-cawapres pada April 2019 mendatang, Rocky Gerung makin kritis mengkritik langkah-langkah dan kebijakan Pemerintah Jokowi yang kembali maju sebagai capres.
Perkataan Rocky “kitab suci adalah fiksi” yang dilontarkannya hari Selasa (10/4/2018) malam melalui program Indonesia Lawyers Club (ILC), memang tidak terkait politis. “Tetapi momentum pemanggilannya itu, saat suhu politiknya sekarang ini lagi panas. Ya, kenapa baru sekarang? Padahal laporan polisinya sudah dari April 2018 lalu. Ini ada apa?” tandas Haris.
Direktur Eksekutif Lokataru, Kantor Hukum & HAM ini lalu menambahkan, “Kalau secara hukum, KUHAP, tenggat waktu yang lama antara laporan polisi dan pemanggilan para pihak yang berperkara, tidak masalah karena memang tidak diatur dengan tegas.”
Rocky Gerung datang ke Polda Metro Jaya pada Jumat (1/2/2018), didampingi Haris Azhar dan pengacara lainnya. Juru Bicara Polda Metro Jaya, Kombes (Pol) Argo Yuwono mengatakan pemanggilan terhadap Rocky masih tahap klarifikasi. Rocky sendiri diberondong puluhan pertanyaan selama 4,5 jam.
Ada dua pihak berbeda yang melaporkan Rocky saat itu, yakni, Jack Boyd Lapian dan Permadi Aria alias Ustad Abu Janda. Jack melaporkan Rocky di Bareskrim Polda Metro Jaya sedangkan Ustad Abu Janda melaporkannya di Polda Metro Jaya.
Jack melaporkan Rocky pada Rabu (11/4/19) kemudian menerima surat pada 16 April 2018 dengan nomor surat LP/512/IV/2018/Bareskrim. Ustad Abu Janda juga melapor di hari yang sama, Rabu 11 April 2018 dan menerima surat dengan nomor TBL/2001/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus
Pandangan Romli Atmasamita
“Ini terkait masalah agama ya, sila pertama Pancasila dan mayoritas bangsa ini beragama maka tentu hukumannya akan lebih berat dari Ahmad Dhani,” demikian pendapat Prof Romli.
Romli menegaskan bahwa Rocky dapat dijerat pasal 156 A, UU Nomor 1 tahun 1946 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Ia bahkan menyebutkan Rocky dapat pula dijerat dengan UU ITE hanya saja Romli tidak merincinya lebih lanjut.
Pasal 156a KUHP berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."
Menurut Romli, yurisprudensi juga dapat menjadi pertimbangan polisi, JPU dan hakim kelak. Yurisprudensi itu sendiri memiliki pengertian, keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan pedoman bagi para hakim lain untuk menyelesaian perkara yang sama.
Yurisprudensi terkait adalah kasus penistaan agama yang telah dilakukan antara lain oleh : Meliana, Abraham bin Moses (Saifuddin Ibrahim), Basuki Tjahaja Purnama (BTP), Alexander Aan, Bakri Abdullah, Lia Eden (Lia Aminuddin atau Syamsuriati), Wihelmina Holle, Ahmad Moshaddeq, Abdul Rahman (sekte Lia Eden), Arswendo Atmowiloto dan lainnya. Hampir semua penista agama ini dijerat dengan pasal 156A KUHP.(*/Bos)
