JAKARTA, REQnews - Munarman dkk pasti senang usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima hasil investigasi terkait dengan penembakan enam laskar eks Front Pembela Islam (FPI). Laporan itu diterima dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 14 Januari 2021.
Menko Polhukam Mahfud MD pun berjanji akan&nbsp;meneruskan laporan Komnas HAM itu kepada pihak kepolisian. "Nanti kita ungkap di pengadilan dan kita tidak akan menutup-nutupi dan saya akan meneruskan ini ke kepolisian," ujar Mahfud dalam siaran pers, Kamis 14 Januari 2021.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi meminta Mahfud untuk mengawal rekomendasi Komnas HAM itu. "Presiden sesudah bertemu lama dengan beliau bertujuh ini mengajak saya bicara yang isinya itu mengharap dikawal agar seluruh rekomendasi Komnas HAM itu ditindaklanjuti.&nbsp;Ndak&nbsp;boleh ada yang disembunyikan," katanya.
Sementara itu, pihaknya Komnas HAM telah menyerahkan buku laporan dengan jumlah lebih dari 103 halaman beserta lampiran kepada Presiden. Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan&nbsp;flash disk&nbsp;yang berisi beberapa dokumen penunjang dari laporan yang diserahkan.
"Kami berharap memang dengan laporan yang cukup detail itu menambah terangnya peristiwa. Jadi memudahkan untuk pelaksanaan rekomendasi. Yang kedua, sebagai modal awal untuk melakukan penegakkan hukum," ujar&nbsp;Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam.
Anam menegaskan bahwa pihaknya tidak menemukan indikasi adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus kematian enam laskar FPI. Menurutnya, pelanggaran HAM berat memiliki sejumlah indikator tertentu, di antaranya adanya desain operasi dan perintah yang terstruktur.
"Sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar, ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu," katanya.
Ia pun mengatakan, suatu peristiwa dapat disebut sebagai pelanggaran HAM berat itu harus memenuhi sejumlah indikator atau kriteria tertentu. Beberapa di antaranya, yaitu terdapat suatu desain operasi, perintah yang tersturktur terkomando, dan lainnya.
Termasuk juga indikator repetisi, pengulangan kejadian, dan lain-lain itu tidak kita temukan. Karena itu, Komnas HAM membuat kesimpulan hanya terjadi pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya empat anggota laskar FPI.
"Selanjutnya kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana untuk membuktikan apa yang kita indikasikan sebagai unlawful killing. Komnas tentu berharap nanti ada suatu proses hukum yang akuntabel, transparan, seluruh publik bisa menyaksikannya," kata dia.

Munarman Pasti Senang, Ini Janji Mahfud MD Soal Kasus Laskar FPI

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi