JAKARTA, REQnews &ndash; Setelah sempat mandek dari pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akhirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) resmi masuk Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
RUU yang masuk Prolegnas artinya adalah daftar RUU yang akan diutamakan untuk dibahas oleh DPR bersama dengan pemerintah.
Selain RUU PKS yang masuk dalam Prolegnas, terdapat pula 33 RUU lain yakni diantaranya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU tentang Wabah, RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang juga masuk dalam Prolegnas.
Sedangkan RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Ketahanan Keluarga dikeluarkan dari Prolegnas 2021.
Dari total 33&nbsp; RUU yang masuk Prolegnas, dua puluh (20) RUU usulan DPR, Sembilan (9) RUU usulan Pemerintah, dua (2) RUU usulan Pemerintah Bersama DPR dan dua (2) RUU usulan DPD.
Sebelumnya rapat digelar di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta pada Kamis 14 Januari 2021 malam.
Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas dan ikut dihadiri MenkumHam Yasonna Laoly sebagai perwakilan pemerintah dan DPD RI.
&ldquo;Apakah rancangan Prolegnas tahun 2021 dan Prolegnas Perubahan tahun 2020-2024 bisa disetujui? Bagiamana setuju ? Dengan catatan&rdquo; Tanya Supratman
&ldquo;Setuju&rdquo;. Jawab peserta serentak dan diakhiri dengan ketuk palu.
Menteri KemenkumHam Yasonna juga menyampaikan kesepakatan tersebut bisa menjadi hasil terbaik dari perbedaan-perbedaan yang ada.
&ldquo;Kami atas nama pemerintah menyetujui hasil yang telah disepakati dalam rapat panitia kerja (panja) yang tentutan merupakan hasil terbaik dari perbedaan-perbedaan pendapat dalam pembahasan serta atas dasar pemikiran kritis demi kepenitngan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita&rdquo; ujar Yasonna dalam keterangannya, Jumat 15 Januari 2021.
Sebelumnya, RUU PKS banyak mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang mendesak untuk segera mengesahkan RUU PKS. Komnas Perempuan misalnya menilai dikarenakan angka kekerassan seksual yang terus meningkat. Sepanjang tahun 2020 Komnas Perempuan mencatat terdapat 4.849 kasus kekerasan seksual.
Berikut &nbsp;9 jenis kekerasan yang termasuk di dalam RUU PKS:
1. pelecehan seksual; 2. eksploitasi seksual; 3. pemaksaan kontrasepsi; 4. pemaksaan aborsi; 5. pemerkosaan; 6. pemaksaan perkawinan; 7. pemaksaan pelacuran; 8. perbudakan seksual; dan/atau 9. penyiksaan seksual.

Alhamdulillah, Akhirnya RUU PKS Resmi Masuk Prolegnas 2021

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi