KPK Panggil 7 Saksi Kasus Edhy Prabowo, Ada Eks Dirjen Perikanan Tangkap Era Susi Pudjiastuti

Sabtu, 16 Januari 2021 – 02:33 WIB

Eks Menteri KKP Edhy Prabowo (Foto: Istimewa)

Eks Menteri KKP Edhy Prabowo (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berencana memanggil eks Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar.

Ia dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, beberapa waktu lalu. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJT (Suharjito, Direktur PT Dua Putra Perkasa)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Sebelumnya, Zulficar menjabat sebagai Dirjen Perikanan Tangkap pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti. Namun, ia dicopot jabatannya pada Juli 2020 saat KKP dipimpin Edhy Prabowo. Pencopotan tersebut dilakukan setelah mencuatnya polemik dilegalkannya ekspor benih lobster oleh Edhy.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sendiri merupakan direktorat di KKP yang berkaitan langsung dengan keluarnya kebijakan ekspor benih lobster. Selain Zulficar, penyidik juga memanggil Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP RI Rina untuk diperiksa sebagai saksi.

Tak hanya itu, KPK akan memanggil 7 saksi, untuk tersangka Suharjito. Selain Zulficar dan Rina, penyidik akan memanggil karyawan swasta bernama Abimanyu, ibu rumah tangga bernama Devi Komalasari, dan penjual durian bernama Qushairi Rawi.

Kemudian, dua saksi lainnya ada manajer kapal PT Dua Putra Perkasa Agus Kurniawanto dan seorang staf bernama Adi Sutejo akan diperiksa untuk tersangka Edhy Prabowo.

Dalam kasus ini, Edhy diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar melalui PT ACK dan 100.000 dollar AS dari Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito.

PT ACK diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor. Uang tersebut didapat dari PT DPP yang mentransfer uang Rp 731.573.564 agar memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, PT ACK yang dimiliki oleh Amri dan Ahmad Bahtiar diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja.

"Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar," ujar Nawawi, Rabu 25 November 2020.

Selain Edhy dan Suharjito, lima tersangka lain dalam kasus ini yaitu Safri dan Andreau Pribadi Misata selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih selaku staf istri Edhy, pengurus PT ACK Siswadi, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.