JAKARTA, REQnews &ndash;&nbsp;Stasiun televisi RCTI dan iNews TV yang merupakan anak usaha MNC Group mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2020 lalu. Dua saluran TV raksasa tersebut mengajukan gugatan terkait perluasan definisi penyiaran.
Adapun Pasal yang digugat adalah Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi:
Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
&nbsp;RCTI dan iNews TV selaku penggugat mengajukan frasa tambahan &lsquo;internet&rsquo; dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:
Penyiaran adalah...dan/atau (ii) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran.
Jika permohonan gugatan penggugat dimenangkan MK, maka penyelenggara jasa layanan audio visual&nbsp;over-the-top&nbsp;(OTT), atau platform digital berbasis internet, seperti YouTube, Netflix, Instagram, Facebook/ Twitter tidak dapat bebas lagi beroperasi dan berkreasi karena harus mengantongi izin sebagai lembaga penyiaran.
Namun, seperti prediksi banyak pihak, MK menyatakan menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh RCTI dan iNews TV. Majelis Hakim menyatakan bahwa pengaturan soal over the top (OTT) sudah diatur dalam UU ITE. Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan tidak berdasar menurut hukum.
&nbsp;"Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring, Kamis 14 Januari 2021. Dengan ditolaknya gugatan, maka pengguna platform&nbsp;di internet seperti Youtube,Netflix, Facebook,Twitter,Instagram tetap dapat berkreasi dan berkreativitas tanpa mengkhawatirkan izin terlebih dahulu.
Pihak Corporate Legal Director MNC Group Christophorus Taufik juga menghormati sepenuhnya keputusan MK.&nbsp;Menurutnya, MK mengatakan dalam pertimbangannya bahwa kewenangan pengaturan layanan OTT ada pada Kementerian Kominfo.&nbsp;&nbsp;Dalam amar putusannya MK menilai terdapat beberapa alasan permohonan RCTI dan iNews ditolak.
Pertama,&nbsp;platform OTT bukan ranah penyiaran, karena bersifat private dan eksklusif. Berbeda dengan penyiaran secara umum.
Kedua,&nbsp;penyiaran disiarkan secara serentak dan bersamaan tergantung masyarakat untuk menonton berbeda dengan streaming, di mana hak sepenuhnya ada di masyarakat.
Ketiga,&nbsp;pengaturan soal OTT sudah diatur dalam UU ITE. Kominfo diberi kewenangan untuk mengatur termasuk memblokir dan UU Telekomunikasi jika terkait dengan penyedia jaringan.
Keempat, platform&nbsp;OTT bagian dari frekuensi milik publik, lintas negara dan tidak terbatas teritori, berbeda dengan penyiaran.
Terakhir, jika memang dirasa perlu aturan yang lebih komprehensif terkait OTT, maka itu adalah kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang dalam hal ini UU ITE.
&nbsp;

Gugatan MNC Group Ditolak, Ini Pertimbangan MK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi