JAKARTA, REQnews - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur Gusril Pausi kembali dipanggil KPK untuk menjadi saksi untuk tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, terkait kasus suap ekspor benih lobster.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin, 18 Januari 2021, mengatakan, saat pemanggilan pertama, kedua pejabat itu tidak memenuhi panggilan KPK. Gusril dipanggil pada Senin lalu, 11 Januari 2021, sedangkan Gubernur Bengkulu Rohidin dipanggil pada Selasa, 12 Januari 2021.
Selain Rohidin dan Gusril, KPK juga memanggil delapan saksi lainnya. Mereka dipanggil sebagai saksi untuk dua tersangka, yakni Edhy Prabowo dan Suharjito. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tujuh orang tersangka, termasuk Edhy Prabowo. Selain Edhy, ada enam orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka.
Ketujuh tersangka sebagai penerima adalah eks Menteri KKP Edhy Prabowo (EP), eks Stafsus Menteri KKP Safri (SAF), eks Stafsus Menteri KKP Andreau Pribadi Misanta (APM), Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Siswadi (SWD), Ainul Faqih (AF) yang merupakan Staf istri Edhy Prabowo, dan Amiril Mukminin (AM).
Sementara sebagai pemberi adalah Direktur PT DPP Suharjito (SJT). Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua stafsusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.
KPK menduga suap untuk Edhy Prabowo ditampung dalam rekening anak buahnya. Salah satu penggunaan uang suap yang diungkap KPK adalah ketika Edhy Prabowo berbelanja barang mewah di Amerika Serikat (AS), seperti jam tangan Rolex, tas LV, dan baju Old Navy.

Terseret Kasus Edhy Prabowo, Gubernur Bengkulu-Bupati Kaur Dipanggil KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi