Miris! Gimana Gak Banjir, Sisa Lahan di Kalsel Hanya 29 Persen

Selasa, 19 Januari 2021 – 06:05 WIB

Banjir di Kalimantan Selatan (foto: istimewa)

Banjir di Kalimantan Selatan (foto: istimewa)

JAKARTA, REQnews - Banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan baru-baru ini, dan telah merenggut banyak korban jiwa, menjadi perhatian khusus di Indonesia. Sisa lahan di provinsi tersebut, terbilang begitu sedikit, hanya 29 persen, karena banyak yang telah dialihfungsikan menjadi wilayah tambang.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono, banjir disebabkan karena 50 persen lahan sudah menjadi tambang batubara dan kelapa sawit yang merusak lingkungan.

"Dari 3,7 juta hektar luas lahan di Kalimantan Selatan, 1,2 juta dikuasai pertambangan, 620 ribu hektar jadi kelapa sawit," kata Kisworo, seperti dikutip dari Merdeka, Senin 18 Januari 2021.

Ia yakin benar, jika luas hutam primer dan sekunder di Kalsel tidak terkikis oleh industri serakah manusia, maka curah hujan yang tinggi sekalipun tidak akan mengakibatkan banjir.

Secara rinci, Kiswowo menjabarkan, 33 persen lahan atau 1.219.461,21 hektar sudah dikuasai izin tambang, sementara 17 persennya atau 620.081,90 hektar sudah dijadikan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, luas hutan sekunder 581.188 hektar dan luas hutan primer hanya 89.169 hektar.

Kemudian, 15 persen atau 234,492,77 hektar IUPHHK-HA Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan 6 persen atau 567.865,51 hektar IUPHHK Hutan Tanaman. Hutan sekunder hanya 89.169 hektar, hutan primer 581.188 hektar.

"Jadi, sisa lahan hanya 29 persen,” ujar Kisworo.

Walhi Kalsel pun medesak pemerintah agar segera melakukan evaluasi tegas terhadap semua izin alih fungsi lahan yang sudah diterbitkan, karena mengakibatkan degradasi hutan.

Dia juga meminta pemerintah untuk berani mencabut izin para perusahaan yang hasil audit nantinya terbukti memicu bencana banjir di Kalimantan Selatan ini.

“Saya mendesak Pak Jokowi untuk memanggil semua pemilik perusahaan, tambang, sawit, dan sebagainya. Kita juga mendesak agar dibuat Satgas atau komisi khusus untuk mereview dan mengaudit semua izin-izin itu,” kata dia.

Apalagi, menurut Kisworo, banjir kali ini adalah yang terburuk dalam sejarah Kalimantan Selatan, bahkan lebih parah dibanding tahun 2006.