Hakim Sebut Ada King Maker untuk Bebaskan Djoko Tjandra Tapi Tak Terungkap, Siapa Dia?

Selasa, 19 Januari 2021 – 08:31 WIB

Djoko Sugiarto Tjandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali

Djoko Sugiarto Tjandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali

JAKARTA, REQnews - Dalam sidang lanjutan terkait kasus Djoko Tjandra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 18 Januari 2020, majelis hakim menyatakan bahwa "action plan" untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi pidana memang menyebutkan soal "king maker".

Hal itu terungkap dalam pertimbangan vonis untuk terdakwa Andi Irfan Jaya. Namun sosok "king maker" tersebut tidak juga terungkap.

Ketua majelis hakim Ignatius Eko Purwanto, menyebutkan bahwa sosok "king maker" ditemukan dalam komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara nomor Pinangki dengan Anita Kolopaking dan juga tertuang dalam BAP nama saksi Rahmat. Berdasarkan bukti elektronik menggunakan aplikasi WA yang di persidangan isinya dibenarkan saksi Pinangki, Anita Kolopaking, dan Rahmat telah terbukti benar adanya sosok 'king maker' tersebut.

"Menimbang bahwa majelis berupaya menggali siapa sosok 'king maker' tersebut dengan menanyakan kepada saksi-saksi terkait, karena sosok tersebut disebut dalam 'chat' yang diperbincangkan oleh saksi Pinangki pada pertemuan dengan Anita, Rahmat, dan saksi Djoko Tjandra pada 19 November 2019 di The Exchange Kuala Lumpur, namun tetap tidak terungkap dalam persidangan," kata hakim Ignatius.

Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan Andi Irfan Jaya, karena terbukti membantu jaksa Pinangki Sirna Malasari menerima suap sebesar 500 ribu dolar AS sekaligus melakukan pemufakatan jahat.

Vonis tersebut lebih tinggi dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung yang meminta agar Andi Irfan divonis 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan.

"Tuntutan jaksa penuntut umum dipandang terlalu rendah, sedangkan amar putusan dipandang adil dan tidak bertentangan dengan rasa keamanan masyarakat," ujar hakim Ignatius.