JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan penyelundupan benih bening lobster atau benur yang diduga melibatkan 14 perusahaan. Pendalaman ini setelah KPK mendapatkan informasi dari pemeriksaan Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan.
Finari Manan diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap izin ekspor benur, pada Senin, 18 Januari 2021.
Finari diperiksa untuk melengkapi berkas perkara pendiri PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito yang menjadi tersangka pemberi suap kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
"Finari Manan (Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta) didalami pengetahuannya terkait dengan kegiatan penyidikan oleh tim penyidik Bea Cukai Soetta bagi 14 perusahaan yang diduga terlibat penyelundupan benih benur lobster pada kurun waktu 15 September 2020," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa, 19 Januari 2021.
Tak hanya dugaan penyelundupan benur lobster, tim penyidik juga mendalami impor ikan salem yang dilakukan perusahaan milik tersangka Suharjito. Pendalaman materi tersebut dilakukan penyidik saat memeriksa seorang saksi bernama Yunus.
"Yunus (Karyawan Swasta), didalami keterangannya terkait dengan pengurusan impor ikan salem oleh PT DPP," kata Ali.
Dalam kasus ini, diketahui, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua stafsusnya Safri dan Andreau Pribadi Misata; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; dan Amiril Mukminin sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito.
&nbsp;

Babak Baru Kasus Korupsi Edhy Prabowo, KPK Dalami 14 Perusahaan Diduga Terlibat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi