JAKARTA, REQnews -&nbsp;Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano menyatakan, semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya, sepakat untuk melawan kebijakan Bupati Faida, dan mendukung surat teguran yang dilayangkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah.
Sebelumnya, Khofifah mengirim surat, yang isinya pernyataan bahwa Bupati Faida tidak punya kewenangan untuk membongkar pasang atau mencopot jajarannya. Hal ini sesuai dengan UU Pilkada, yang mengatur kepala daerah petahana dilarang untuk memutasi bawahannya, hingga ada pelantikan pemimpin yang baru.
"Kami mengadakan rapat koordinasi ini sebagai bentuk penegasan, bahwa kami seluruh ASN Pemkab Jember mendukung surat gubernur yang kita terima kemarin. Kita sepakat untuk melaksanakan surat tersebut," kata Mirfano, Selasa 19 Januari 2021.
Kemudian, Mirfano menyatakan bahwa ia dan semua ASN juga mendapat dukungan dari Wakil Bupati jember Abdul Muqit Arief, yang berkeinginan agar dualisme berakhir, usai Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu.
Sebelumnya, Bupati Faida mencopot sejumlah pejabatnya, usai kalah dalam pertarungan di Pilkada Jember 2020. Diduga kuat, para petinggi pemkab dimutasi, karena dianggap tidak loyal dan tak mendukung Faida untuk naik lagi menjadi bupati.
Salah satunya adalah Sekda Mirfano yang dibebastugaskan. Sebagai gantinya, Faida menunjuk Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Edy Budi Susilo, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Jember.
Namun, Edy Budi Susilo dikabarkan menolak penunjukkannya sebagai Plt dan mengembalikan SK tersebut kepada Pemkab Jember. Hanya kurang dari seminggu, Faida tiba-tiba menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Achmad Imam Fauzi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Jember.
Langkah Faida mencopot Sekda Mirfano dan belasan pejabat lain dilakukan pada akhir Desember 2020 lalu, lewat SK yang tidak diumumkan ke publik. Beberapa hari kemudian, Pemprov Jatim langsung mengeluarkan surat resmi yang isinya membatalkan kebijakan Bupati Faida.
Sebagai langkah tegas, Inspektur Pemprov Jatim Helmy Perdana Putra berkata, kebijakan mutasi oleh Faida bisa dipidanakan.
Gilanya, Bupati Faida tak mengindahkan teguran dari banyak pihak. Pada Januari 2021 ini, ia kembali mencopot belasan pejabat dan menunjuk belasan pejabat lainnya sebagai pelaksana tugas. Hal ini kemudian dilaporkan oleh pimpinan DPRD Jember kepada Pemprov Jatim. Hasilnya, turun surat dari Pemprov Jatim yang diterima Pemkab dan DPRD Jember pada Senin 18 Januari 2021.
"Mengingat Bupati Jember adalah salah satu paslon Pilkada 2020 dan akan mengakhiri jabatan pada 17 Februari 2021, maka saudara tidak mempunyai kewenangan melakukan pergantian pejabat karena tidak ada izin dari Mendagri," tulis Gubernur Jatim, Khofifah dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Faida dan ditembuskan kepada Mendagri dan DPRD Jember tersebut.
Pada 8 Desember 2020 lalu,&nbsp;Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang menolak permohonan pemakzulan atau pemberhentian atas bupati Jember, dr Faida oleh DPRD.
Permohonan pemakzulan atas bupati Faida itu ditangani oleh majelis hakim agung yang dipimpin oleh DR. H Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH, dengan dua anggota yakni Is Sudaryono, SH, MH, dan Prof. DR. H. Supandi, SH, M.Hum.
Pemakzulan atas bupati Jember, dr Faida dilakukan dalam sidang paripurna yang dilakukan DPRD Jember pada 22 Juli 2020 lalu. Namun, permohonan pemakzulan baru dikirimkan dan diterima MA pada 16 November 2020.

Jember Bergejolak, Bupati Faida Dikeroyok ASN

Berita Terkait

Berita Rekomendasi