Sri Sultan HB X Disomasi, Dianggap Mengancam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 20 Januari 2021 – 12:04 WIB

Sri Sultan HB X (Foto:Istimewa)

Sri Sultan HB X (Foto:Istimewa)

YOGYAKARTA, REQNews - Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani Gubernur DIY, Sri Sultan HB X pada 4 Januari 2021, mendapatkan kecaman dari sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Pergub DIY yang dikecam tersebut Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) mengecam dan desakan untuk pembatalkan Pergub DIY Nomor 1 tahun 2021 ini karena ARDY menilai mengancam kehidupan demokrasi di DIY.

ARDY sendiri terdiri dari 27 organisasi masyarakat sipil yang di antaranya adalah LBH Yogyakarta, AJI Yogyakarta, Pusat Studi HAM UII, Walhi Yogyakarta, Jogja Corruption Watch, IDEA Yogyakarta, PPLP KP, Indonesia Court Monitoring (ICM), Serikat Mahasiswa Indonesia Yogyakarta, FPPI Pimkot Yogyakarta, PBHI Yogyakarta, Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta, dan Social Movement Institute.

Direktur LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli menyebut pergub yang ditandatangani Sultan HB X ini menjadi kado buruk bagi demokrasi di DIY.

"Ini kado pahit awal tahun dari Sultan HB X yang bisa membahayakan kehidupan demokrasi di Yogya di masa depan," kata Yogi, Selasa 18 Januari 2020.

ARDY pun mengeluarkan somasi kepada Sultan HB X. ARDY, lanjut Yogi meminta kepada Sultan HB X untuk mencabut pergub tersebut.

Dia membeberkan ada beberapa pasal yang dinilai tak sesuai dengan iklim demokrasi. Diantaranya pada Bab III pasal 11 pergub. Yogi menjabarkan dalam pasal itu disebutkan dalam upaya pemantauan penyampaian pendapat di muka umum itu, Pemerintah DIY akan melibatkan aparat kepolisian dan tentara.

"Lewat pergub ini, tentara seolah kembali dibangkitkan agar keluar dari barak, demi mengurusi urusan-urusan sipil," jelas Yogi.

Yogi merinci dalam Bab II Pasal 5, Pemerintah DIY mengatur penyampaian pendapat di muka umum hanya bisa dilaksanakan di ruang terbuka kecuali di kawasan Istana Negara Gedung Agung, Kraton Kasultanan, Ngayogyakarta Hadiningrat, Kraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede dan Malioboro dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pagar atau titik terluar.

Di Pasal 6, sambung Yogi, ada pembatasan waktu penyampaian pendapat di muka umum itu hanya dalam kurun waktu pukul 06.00 - 18.00 WIB.

Pasal 7. Di pasal itu Pemerintah DIY mengatur setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum juga mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 dB (enam puluh desibel).

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta Shinta Maharani menyebut larangan mengeluarkan pendapat di depan jantung kekuasaan atau simbol kekuasaan seperti di depan Gedung DPRD DIY, kantor Gubernur, juga Istana Negara Gedung Agung merupakan hak setiap warga negara.

"Hal itu dilindungi konstitusi yakni pasal 28 E ayat 2 UUD 1945," ujar Shinta yang menilai Pergub DIY nomor 1 Tahun 2021 ini memuat aturan-aturan yang anti-demokrasi.