JAKARTA, REQnews - Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri, di Komisi III DPR RI, Rabu 20 Januari 2021.

Dalam tes tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah menyebut terkait data dari KontraS, tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2019-2020. Khususnya terkait insiden Km 50 yang menewaskan enam laskar FPI.

Tahun kemarin, kata Dimyati, KontraS menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dam pelanggaran hak asasi manusia, sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas.

"Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extrajudicial killing di Km 50 pada bulan Desember 2020, bulan yang lalu," ujar Dimyati di Komisi III DPR RI, Rabu 20 Januari 2021.

Ia mengatakan, bahwa selama ini masyarakat mempertanyakan mengenai peristiwa penembakan itu. Menurut Dimyati, peristiwa tersebut membuat bingung masyarakat. Pasalnya, kasus pelanggaran protokol kesehatan itu justru membuat enam orang meninggal dunia.

"Terus terang kami sebagai salah satu anggota komisi III, yang menjadi mitra Polri, selama ini banyak dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian, misalkan kenapa penanganan demo kok represif, kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti, kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang. Kami sendiri pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat," katanya.

Ia berharap, ke depannya nanti Polri lebih humanis, sehingga keberadaannya lebih dirasakan masyarakat. "Saya kira pendekatan ke depan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat," kata dia.

Terkait hal itu, Komjen Listyo pun menanggapi pertanyaan tersebut. Ia menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. "Terkait masalah extrajudicial killing yang direkomendasikan Komnas HAM, kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas, tentunya akan kita ikuti," ujar Listyo.

Namun, Listyo juga menegaskan bahwa protokol kesehatan harus terus ditegakkan. Karena, kata dia, angka kasus COVID-19 semakin tinggi. "Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi bagaimana supaya masyarakat tetap bisa kita jaga, kita lihat angkanya sudah di atas 14 ribu, barangkali 13-14 ribu," kata Listyo.