JAKARTA, REQnews - Majelis hakim Pengadilan Negeri Depok memerintahkan jaksa melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap Syahganda Nainggolan. Hal tersebut disampaikan setelah hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut.

"Menyatakan, menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Syahganda Naninggolan, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," bunyi putusan sela hakim ketua Ramon Wahyudi, yang disampaikan pejabat Humas PN Depok, Nanang Herjunanto, Kamis, 21 Januari 2021.

Nanang mengatakan hakim menetapkan sidang dilanjut Syahganda Nainggolan pada 28 Januari 2021. Sidang selanjutnya agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum.

Syahganda mengajukan eksepsi atas dakwaan penyebaran berita bohong terkait kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta. Dirinya menilai, dakwaan jaksa bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang diatur sesuai UUD 1945.

"Setelah mencermati surat dakwaan dan pasal yang didakwakan, maka secara tegas penasihat hukum terdakwa penetapan pasal dalam UU No. 1/46 sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima," ujar tim pengacara Syahganda, Abdullah Alkatiri, saat sidang di Pengadilan Negeri Depok, Jalan Boulevard Grand Depok City, Kota Depok, Senin 4 Januari 2021.

Dengan alasan-alasan tersebut, Alkatiri menuturkan dakwaan jaksa yang menyatakan kliennya menyiarkan berita bohong merupakan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, dia meminta Syahganda dibebaskan dari dakwaan jaksa.

"Untuk itu penasihat hukum mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar menerima dan mengabulkan nota keberatan (eksepsi) penasihat hukum terdakwa Syahganda Nainggolan untuk seluruhnya," kata Alkatiri saat itu.