JAKARTA, REQnews - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan, untuk menyelesaikan satu perkara pada 2020, pihaknya membutuhkan rata-rata 82 hari kerja.
"Mahkamah mencatat rata-rata waktu penyelesaian perkara selama 82 hari kerja atau selaras atau setara 3,9 bulan per perkara," katanya dalam sidang pleno khusus laporan tahunan 2020 yang disiarkan secara daring di Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021.
Untuk membantu penyelesaian perkara pada masa pandemi COVID-19, sambung Anwar, lembaga yang dipimpinnya menggunakan piranti kerja pendukung berbasis teknologi informasi komunikasi modern.
Dengan piranti itu, proses penanganan perkara, mulai dari pengajuan permohonan dan sidang hingga pengucapan putusan dapat dilakukan secara daring.
Menurutnya, secara faktual jangka waktu penyelesaian perkara tersebut lebih cepat dibandingkan 2019, yakni waktu yang dibutuhkan adalah 93 hari kerja atau setara 4,4 bulan per perkara.
Berdasarkan catatan waktu penyelesaian perkara itu, dirinya mengklaim kinerja MK semakin meningkat serta komitmen dalam mempercepat penyelesaian perkara.
Selain kinerja itu, MK dikatakannya menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat, Piagam Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip, dan Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2020 Kategori Lembaga Negara.
"Pujian dan kritik tidak terhindarkan karena kedua hal tersebut bertali-temali termasuk MK yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sehingga ketika menjatuhkan sebuah putusan tidak mungkin bisa untuk memuaskan semua pihak," ucap Anwar Usman.

MK Butuh 82 Hari Selesaikan satu Perkara di Masa Pandemi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi