YOGYAKARTA, REQNews - Didesak Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) untuk mencabut larangan demonstrasi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mempersilakan pihak-pihak yang keberatan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Aturan tentang demontrasi yang diributkan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

"Sudah di TUN saja," ucap Sultan, Kamis, 21 Januari 2021.

Sultan menjelaskan bahwa penerbitan Pergub itu merujuk pada Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Sultan mengungkapkan jika dirinya mencabut (Pergub) tersebut, maka dirinya bisa ditegur Menpar. "nanti saya ditegur Menpar, karena tidak melaksanakan. Keliru lagi," ujarnya.

Sultan menyatakan siap menerima apapun keputusan dari pengadilan atas gugatan tersebut nantinya.

Sebelumnya sejumlah organisasi masyarakat sipil melayangkan somasi kepada Gubernur DIY terkait larangan penyampaian pendapat di muka umum, termasuk di kawasan Malioboro Yogyakarta pada 19 Januari lalu.

Koalisi mengancam akan melaporkan Sultan ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran malaadministrasi, jika dalam tujuh hari sejak dilayangkan somasi, Sultan tak segera mencabut Pergub tersebut.